Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN) Widodo, Adellia Mahardhika; Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.5025

Abstract

Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif untuk melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dispensasi kawin pasca perubahan UU tersebut di Pengadilan Agama Klaten, dengan fokus pada tren permohonan, dasar  hakim hakim, dan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, pendekatan sosiologis, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, namun tingkat pengabulannya tetap tinggi, dengan alasan dominan berupa kehamilan di luar nikah. Upaya seperti syarat rekomendasi psikolog belum efektif menjadikan dispensasi sebagai pengecualian yang ketat. Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif mencegah perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, dan edukasi masyarakat agar dispensasi benar-benar berfungsi sebagai perlindungan darurat, bukan celah hukum.  
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANTU BADAN PENGELOLAAN PAJAK TERKAIT KASUS PENUNGGAK PAJAK Depitha Sukmadayanti; Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 34 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.34.1.12-24

Abstract

In general, the public perceives prosecutors only within the scope of criminal law, given their predominant role as public prosecutors in criminal cases. However, this study explores another dimension of the role of State Attorneys (Jaksa Pengacara Negara – JPN) in civil and administrative legal matters, particularly in handling tax arrears cases. Taxes, as a primary source of state revenue, require firm legal enforcement against delinquent taxpayers. This research aims to examine the involvement of JPN in the process of tax debt collection. The study employs an empirical juridical method with a statute approach and a case study approach. Data were collected through observation, documentation, and participation in case handling focus group discussions (FGDs). The findings indicate that JPN plays a strategic role as a mediator who facilitates taxpayers’ commitment to fulfilling their obligations through installment payment schemes. This study recommends stronger collaboration between the Regional Revenue and Retribution Management Agency (BPPRD) and the South Lampung District Prosecutor’s Office to enhance monitoring efforts and provide more preventive warnings. Such measures are essential to encourage tax compliance and reinforce the effectiveness of legal enforcement in the taxation sector.
Co-Authors Depitha Sukmadayanti Widodo, Adellia Mahardhika