Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Manda, Bakri K.
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Manda, Bakri K.
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v1i4.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pelaksanaan Pembanguanan dan juga untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data pata primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada terdiri dari kepala desa, kepala urusan pemerintahan, BPD dan masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah. Untuk kesiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah pemerintah desa terus berupaya dalam mengembangkan peningkatan Sumber Daya Manusia agar proses pemerintahan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, serta memaksimalkan sistem palayanan prima terhadap masyarakat. Selain itu juga dengan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang dalam penyelengaraan pemerintahan sebagai akses utama antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa harus lebih Meningkatkan Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Suport Strategy) berupa tenaga, teknologi, dan keuangan sebagai pendorong utama dalam pemerintahan berkelanjutan agar mampu memberikan ruang dan perubahan terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan datang.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Kekerasan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Baba, Amiruddin Islami MQ.; Bondi, Adi Papa Jefrianto; Manda, Bakri K.; Indrawan, Rudy; Sitorus, Novandrik Yeriko
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17304911

Abstract

Violence in healthcare is a serious and increasing phenomenon, occurring in physical, verbal, and psychological forms, perpetrated by patients, their families, and others. This violence not only negatively impacts healthcare workers in the form of trauma, stress, decreased work motivation, and psychological disorders, but also impacts the quality of care and patient safety. This study uses a normative juridical method with a legislative approach through a literature review to examine the forms of violence, causal factors, impacts, and the effectiveness of legal protection for healthcare workers. The results show that although regulations related to the protection of healthcare workers are available, such as Law Number 36 of 2014 concerning Healthcare Workers and Law Number 17 of 2023 concerning Health, implementation in the field still faces obstacles, including weak law enforcement, minimal outreach, and limited security systems in healthcare facilities. Therefore, legal protection does not stop at providing regulations but must be realized through concrete actions, such as strengthening security, providing complaint channels, legal assistance, and educating the public about patient rights and obligations. With these steps, legal protection for healthcare workers can be implemented more effectively, creating a safe and conducive work environment that supports improved healthcare quality.
Co-Authors Baba, Amiruddin Islami MQ. Bondi, Adi Papa Jefrianto Indrawan, Rudy Sitorus, Novandrik Yeriko