Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Education and Counseling Journal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Hasan, Sawia
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Kasus Pembunuhan Begal untuk Melindungi Diri Hasan, Sawia
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v3i2.5026

Abstract

Purpose: This research aims to analyze the judge's legal reasoning in a murder case involving self-defense by a minor, specifically evaluating the application of Article 49 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on necessary defense (noodweer), and assessing whether the verdict adhered to the principles of justice, benefit, and legal certainty. Research methodology: The study employs normative legal research with conceptual and case approaches. Legal materials include primary sources (statutory provisions and court rulings), secondary sources (books and journal articles), and tertiary sources (legal encyclopedias and dictionaries). Data collection was conducted through literature and document analysis, and the data were examined using statutory interpretation, legal theory, and jurisprudential review. Results: The findings indicate that the judge's decision to convict the minor under Article 351(3) KUHP for causing death through violence did not adequately consider the relevance of Article 49 KUHP regarding self-defense. The court focused on the delay between the threat and the act of defense, neglecting the child's psychological condition and the urgency of the situation. Although based on prosecutorial evidence, the verdict failed to incorporate contextual factors such as fear, coercion, and instinctive reaction, which were critical in triggering the defendant’s response. Conclusions: The judicial reasoning lacked depth in examining the mental and emotional state of the minor, reflecting a rigid interpretation of the law that may compromise restorative justice and child-sensitive adjudication. Limitations: The study is limited to a single judicial decision and does not incorporate empirical data or psychological expert assessments, limiting the analysis of mental condition and its legal implications. Contribution: This research highlights the importance of contextual and psychological analysis in judicial discretion for cases involving minors and contributes to the discourse on fair application of self-defense provisions in Indonesian criminal law.
HUKUM DAN TEKNOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI KONTEN KEKERASAN DAN PORNOGRAFI DIGITAL Hasan, Sawia; Febrina Sari, Andi Rima
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 6 No 1 (2026): Edisi September- Maret
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v6i1.7543

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memudahkan anak-anak untuk mengakses informasi, sekaligus meningkatkan paparan mereka terhadap kekerasan online dan konten pornografi. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur pornografi anak, mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum, dan menganalisis strategi untuk melindungi anak-anak di lingkungan digital. Dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dan analitis, penelitian ini mengacu pada literatur relevan untuk mengeksplorasi isu ini secara komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan larangan dan sanksi yang ketat terkait pornografi anak, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kapasitas teknologi yang terbatas untuk pemantauan konten, ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara negara dan platform digital global, serta rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten berbahaya. Pelindungan anak yang efektif memerlukan kolaborasi multisektoral yang melibatkan negara, lembaga pelindungan anak, keluarga, dan masyarakat. Penguatan etika digital, penyediaan pendidikan seks dini, pemantauan aktivitas online anak, dan pembatasan akses terhadap konten yang tidak pantas merupakan strategi pencegahan yang esensial. Studi ini menyimpulkan bahwa pelindungan anak di era digital bergantung pada sinergi antara regulasi yang kuat, tanggung jawab platform, dan peningkatan literasi digital untuk memastikan
Co-Authors Febrina Sari, Andi Rima