Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Putu Riskha Puspita Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Case Law

 1 
URGENSI VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM AKSES KEADILAN DI INDONESIA Putu Riskha Puspita Dewi; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan mandat konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin atas keadilan sebagaimana mandate dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk memastikan layanan diberikan oleh lembaga yang kompeten, pemerintah menerapkan mekanisme verifikasi dan akreditasi sebagaimana diatur dalam Permenkumahm Nomor 3 Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dan akreditasi tidak hanya menentukan kelayakan lembaga dari sisi administrasi dan struktur organisasi, tetapi juga memastikan pemenuhan standar layanan yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, termasuk kualitas sumber daya manusia, prosedur pendampingan, dan akuntabilitas layanan. Melalui proses penilaian ini, akreditasi berkontribusi pada peningkatan profesionalitas LBH, memperluas jangkauan bantuan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, mekanisme verifikasi dan akreditasi merupakan elemen penting dalam menjamin mutu layanan dan mewujudkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat miskin. Kata kunci: verifikasi dan akreditasi, bantuan hukum, akses keadilan.
Co-Authors Ni Putu Rai Yuliartini