Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MODERNISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM WARIS MASYARAKAT BATAK KARO Ana Aprillia; Lini Wijayanti; Rahayu Sri Utami
Holistik Analisis Nexus Vol. 2 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/nexus1283

Abstract

Perkembangan zaman dan modernisasi menuntut Hukum Waris Adat masyarakat Batak Karo untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dalam masyarakat Suku Karo, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris. Namun, anak perempuan dapat menerima "pemere" atau hadiah kasih sayang dari pewaris, yang dapat berupa emas, ladang, atau sawah yang dapat dikelolanya selama hidup. Pemberian "pemere" ini terkait erat dengan hukum adat dan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Suku Karo. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan sangat mencolok, dengan anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam penerapan hukum waris adat Batak Karo. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum adat dan modernisasi, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik ini.
Kejahatan Korporasi Lingkungan dan Kesehatan Akibat Tumpahan Minyak Mentah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Balikpapan Ana Aprillia; Rahayu Sri Utami
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.962

Abstract

Sebagai negara maritim yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang amat besar. Meski demikian, Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Kasus tumpahan minyak mentah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Teluk Balikpapan pada Maret Tahun 2018 merupakan salah satu insiden pencemaran laut terbesar di Indonesia dan menggambarkan praktik kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kebocoran pipa bawah laut menyebabkan tercemarnya lebih dari 12.987 hektare ekosistem pesisir, merusak mangrove, biota laut, serta berdampak pada kesehatan masyarakat pesisir yang mengalami iritasi, gangguan pernapasan, dan keluhan lainnya. Selain kerusakan ekologis, peristiwa ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan, usaha wisata bahari, hingga biaya kompensasi yang wajib ditanggung perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris untuk menelaah dasar hukum pertanggungjawaban PHE berdasarkan UU PPLH, UU Kesehatan, KUHP, dan PP 22/2021. Analisis menunjukkan bahwa Pertamina dapat dimintai tanggung jawab administratif, perdata (strict liability), maupun pidana atas kelalaian operasional yang menyebabkan pencemaran. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan lingkungan, serta penerapan standar keselamatan yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.