Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Psikologi JURNAL PIONIR Journal of International Multidisciplinary Research Holistik Analisis Nexus Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Rahayu Sri Utami
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi di Puskesmas Tualang Rahayu Sri Utami; Raudatussalamah Raudatussalamah
JURNAL PSIKOLOGI Vol 12, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jp.v12i2.3235

Abstract

ANALISIS KESULITAN PELAJAR MIS NURUL HASANAH DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN AJARAN 2020-2021 Rahayu Sri Utami
JURNAL PIONIR Vol 7, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i1.2037

Abstract

ABSTRAKUpayah yang dilakukan pemerintah dalam menghambat dan memutuskan mata rantaipenyebaran virus covid-19 adalah dengan menutup sementara proses pembelajaran disekoahmaupun dikampus. Oleh sebab ini gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa danguru dalam penyampaian materi pembelajaran dan penilaian hasil dari tugas siswa adaterkendala dengan koneksi internet yaitu jaringan internet yang terkadang kurang lancar ataupun dari segi ekonomi yang tidak semua orang tua wali dapat membeli kuota internet ketikakouta sudah habis, maupun tidak semua wali mempunyai android . Kendala tersebut yangakan berdampak pada psikologis anak didik dan menurunya kualitas keterampilan anak.Permasalahan ini yang harus diperhatikan oleh semua elemen pendidikan khususnya negaradalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua instansi pendidikan untuk melakukanpembelajaran jarak jauh.Kata Kunci : Covid-19, Sekolah, Pendidikan di IndonesiaABSTRCTThe efforts made by the government in inhibiting and breaking the chain of spread of theCovid-19 virus are by temporarily closing the learning process at both schools and campuses.Because of this, the disruption in the direct learning process between students and teachers indelivering learning material and assessing the results of student assignments is constrained byan internet connection, namely the internet network which is sometimes not smooth or froman economic point of view, not all guardian parents can buy internet quota when kouta hasrun out, or not all guardians have androids. These constraints will have an impact on thepsychology of students and reduce the quality of children's skills. This problem must beconsidered by all elements of education, especially the state in facilitating the continuity ofschools for all educational institutions to carry out distance learning.Keywords: Covid-19, Schools, Education in Indonesia
Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan Marendra Agistia; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Rahayu Sri Utami; Sugiarto Raharjo Japar
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jjba2g71

Abstract

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini Rahayu Sri Utami; Marendra Agistia
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 5 (2024): Mei 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/qe1zfk18

Abstract

Pernikahan dini merupakan kawinnya lelaki dengan wanita tanpa mematuhi aturan perundangundangan. Di Indonesia sering terjadi pernikahan dini. Bagi masyarakat, keluarga maupun individu pernikahan dini bisa menguntungkan bisa juga merugikan, akan tetapi banyak merugikannya. Di tinjau dari sosiologi hukum pernikahan dini adalah peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat, yang dampaknya mengenai para remaja yang belum cukup umur. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pernikahan dini di tinjau dari sosiologi hukum serta mengetahui upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian sekunder ialah metode penelitian dengan mengikutsertakan pemakaian data yang telah ada. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mempertegas praktik pernikahan dini. Pernikahan dini bisa saja terjadi karena faktor pribadi, ekonomi, pendidikan yang kurang, budaya, pergaulan, keluarga, dan lain sebagainya
Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana Rahayu Sri Utami; Deby Ayu Wulandari; Heny Kusumawati
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1066

Abstract

Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Tindak Pembunuhan Dan Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Rahayu Sri Utami; Nanda Fitri Dian Permatasari; Marendra Agistia
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1095

Abstract

Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Love Scamming Rahayu Sri Utami; Farrah Rahma Azarine; Apriara Vonnie Kartika
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1109

Abstract

Peristiwa love scamming atau penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya telah menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, terutama pada era digital saat ini. Pelaku love scamming sering kali memanfaatkan platform digital, seperti media sosial dan aplikasi kencan, agar dapat membentuk hubungan emosional palsu dengan korban. Dengan identitas palsu dan cerita yang telah dirancang dengan apik, pelaku kemudian berhasil membohongi korban, mendapat kepercayaan para korban, kemudian akan meminta bantuan berupa uang. Dalam pandangan kriminologi, peristiwa ini menggambarkan adanya kejahatan berbasis teknologi yang memainkan kepekaan emosional setiap individu. Unsur-unsur seperti kesepian, perasaan untuk dicintai, serta kurangnya literasi digital korban ikit serta berfungsi dalam meningkatkan kerentanannya terhadap penipuan ini. Selain itu, sifat tidak beridentitas serta jarak fisik dalam interaksi digital memungkinkan pelaku bertindak tanpa diketahui, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena love scamming melalui sudut pandang kriminologi yang fokus pada unsur- unsur pendorong, dampak psikis, serta langkah pencegahan yang dapat diambil. Pendidikan serta peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam pencegahan kasus ini, selain penguatan regulasi terhadap platform daring yang digunakan oleh pelaku. Kerjasama antar negara juga sangat dibutuhkan untuk menangani love scamming, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks, sulit dilacak, serta memiliki dampak jangka panjang pada korban dan Masyarakat.
PENGATURAN HUKUM PERIZINAN KEMBANG API DI INDONESIA Rahayu Sri Utami; Arga Afif Ramadhan
Holistik Analisis Nexus Vol. 1 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/nexus1135

Abstract

Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat Dalam Penanganan Delik Adat Asusila di Bali Nur Azizah; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 5 (2025): Mei 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1253

Abstract

Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif  yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Implikasi Hukum Jual Beli Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Studi Kasus Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera Tengah Mohamad Abil Faroj Al Jawawi; Eka Wahyu Setiawan; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1260

Abstract

Wakaf  merupakan sebuah kegiatan yang telah ada sejak berpuluh–puluh tahun oleh masyarakat indonesia yang beragama islam, akan tetapi masih banyak problematik terkait wakaf karna kurangnya pemahaman di masyarakat dan perlindungan hukum yang memadai. salah satu problematika yang terjadi khususnya tentang wakaf salah satunya terjadi dikota pekanbaru yang mana ahli waris wakif menjual tanah yang diwakafkan orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum positif, terhadap isu ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, meliputi kajian tentang hukum Islam serta undang-undang yang relevan. Kesimpulan. Terdapat implikasi hukum dan masih perlunya kesadaran hukum dimasyarakat, serta harmonisasi dan perlindungan hukum terkait wakaf. khususnya yang terjadi di kota pekanbaru.
Co-Authors Ahmad Heru Romadhon Amalia Solikha Ana Aprillia Apriara Vonnie Kartika Arga Afif Ramadhan Arief Fuad Dimyati Deby Ayu Wulandari eka wahyu setiawan Fajar Rachmad Dwi Miarsa Farrah Rahma Azarine Heny Kusumawati Ismi Lailatul Maulida Lini Wijayanti Marendra Agistia Mohamad Abil Faroj Al Jawawi Muzakki Ayatulloh GH Nanda Fitri Dian Permatasari Nur Azizah Rahma Kamilia Putri Samudra1 Rahma Kuvita Wulandari Raihan Arhab Adinugraha Raudatussalamah Raudatussalamah Ronan Marsa Salatun Safarina Adelia Putri Sofiatus Zahra Rochma Sugiarto Raharjo Japar