Garuda - Garba Rujukan Digital

Discourse on The Fulfillment of Human Rights in The Health Field Under BPJS Health Benefits Coordination Policy Cahyawati, Dwi Putri; Fadillah, Yusfira Rahma; Paputungan, Merdiansa; Burhanuddin, Nizam; Alijina, Erma Hari
Law and Justice Vol. 9 No. 2 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i2.4399

ABSTRAK Kehadiran koordinasi manfaat atau yang kerap disingkat COB, dimaksudkan sebagai skema yang memungkinkan setiap orang yang telah lebih dulu memiliki jaminan sosial sebelum kepesertaan BPJS kesehatan diwajibkan, untuk memiliki jaminan sosial lebih dari satu. Oleh karenanya, skema COB harus menjadi solusi bagi penguatan pemenuhan hak asasi dibidang kesehatan. Akan tetapi dalam pelaksanaan, skema COB justru tidak mencerminkan penguatan pemenuhan hak asasi di bidang kesehatan dalam paham negara kesejahteraan. Permasalahan inilah yang hendak diteliti dengan mengajukan rumusan masalah apakah implementasi skema Koordinasi Manfaat dapat memperkuat jaminan pemenuhan hak asasi warga negara di bidang kesehatan? Dan agaimanakah seharusnya skema Koordinasi Manfaat (Coordination Of Benefit) yang dapat memberikan jaminan pemenuhan hak asasi dibidang kesehatan yang semakin baik. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa skema COB yang saat ini tersedia belum mampu menjadi jawaban bagi penguatan pemenuhan hak asasi dibidang kesehatan dalam paradigma negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan adanya keharusan mendahulukan penggunaan BPJS Kesehatan tanpa memberi ruang bagi pemilik jaminan sosial dalam memilih layanan kesehatan yang dapat akan digunakan. Oleh karena itu, skema COB kedepan harus diperbaiki dengan memperhatikan aspek penguatan hak dibidang Kesehatan, yang dalam UUD NRI 1945 diformulasikan sebagai hak asas manusia di satu sisi, dan kewajiban negara untuk menyediakan layanan dan fasilitas Kesehatan pada sisi yang lain. ABSTRACT The presence of benefit coordination, or what is often abbreviated as COB, is intended as a scheme that allows everyone who already had social security before BPJS health participation was mandatory, to have more than one social security. Therefore, the COB scheme must be a solution to strengthen the fulfillment of human rights in the health sector. However, in implementation, the COB scheme does not reflect the strengthening of the fulfillment of human rights in the health sector within the welfare state understanding. This problem is what we want to examine by proposing a problem formulation: whether the implementation of the Benefits Coordination scheme can strengthen guarantees for the fulfillment of citizens' human rights in the health sector? And what should be the Coordination of Benefits scheme that can guarantee better fulfillment of human rights in the health sector? The research uses normative legal research methods. The results of the research conclude that the COB scheme currently available is not yet an answer to strengthening the fulfillment of human rights in the health sector within the welfare state paradigm. This is due to the need to prioritize the use of BPJS Health without providing space for social security owners in choosing which health services to use. Therefore, the COB scheme in the future must be improved by paying attention to aspects of strengthening rights in the health sector, which in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are formulated as human rights on the one hand, and the state's obligation to provide health services and facilities on the other hand.

UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU UNTUK MEMPERKUAT HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PROGRAM MADRASAH DINIYAH Burhanuddin, Nizam
Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 9 No 01 (2025): Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/sr.v9i01.24620

Kompetensi profesional guru sangat penting untuk dikembangkan karena menentukan kemampuan guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang efektif sehingga membantu peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik, terkhusus pada program madrasah diniyah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumtasi serta reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data adalah teknik analis data yang digunakan. SD Khazanah Ilmu Wage Sidoarjo adalah salah satu sekolah yang menerapkan program madrasah diniyah. Namun di sisi lain, kondisi di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada guru madrasah diniyah terkait kompetensi profesional guru, dikhawatirkan berdampak pada hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Terdapat tiga problematika utama profesionalisme yang terjadi pada guru madrasah diniyah, antara lain yaitu rencana pembelajaran yang kurang tersusun baik, metode pembelajaran yang minim kreativitas, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran. Pengembangan kompetensi profesional guru dalam program madrasah diniyah perlu dilakukan untuk menguatkan hasil belajar peserta didik melalui beberapa solusi. Harapannya dapat mengatasi problematika profesionalisme guru madin terjadi. Upaya tersebut antara lain yaitu supervisi akademik oleh kepala sekolah, keikutsertaan dalam KKG (Kelompok Kerja Guru), dan pengadaan kegiatan pelatihan oleh sekolah. The professional competence of teachers is crucial to develop as it determines their ability to conduct effective learning processes, helping students achieve good learning outcomes, particularly in the madrasah diniyah program. This study falls under field research with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing. SD Khazanah Ilmu Wage Sidoarjo is one of the schools implementing the madrasah diniyah program. However, on the ground, several issues concerning the professional competence of madrasah diniyah teachers were identified, raising concerns about their potential impact on students' learning outcomes. Three main issues regarding teacher professionalism in madrasah diniyah were identified: poorly structured lesson plans, lack of creativity in teaching methods, and limited use of technology as a teaching medium. Efforts to develop teachers' professional competence in the madrasah diniyah program are necessary to strengthen students' learning outcomes through various solutions. These efforts aim to address the issues of teacher professionalism and include academic supervision by the school principal, participation in teacher working groups (KKG), and the organization of training activities by the school.

PENGGUNAAN APLIKASI K POLISI DAN PENGARUHNYA BAGI ANGKA KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BAU BAU TAHUN 2019 Cahyawati, Dwi Putri; Burhanuddin, Nizam; Tangkari, Zainal Ria Candra
Al-Qisth Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.2.156-178

AbstrakSalah satu terobosan dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bau Bau adalah pemanfaatan kemajuan teknologi melalui aplikasi K Polisi. Dengan keberadaan aplikasi K Polisi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kepolisian melalui fitur Tombo Darurat, E-Lapor, dan Surat kehilangan. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat menungkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Peneltian ini dimaksudkan untuk meneliti dampak dari penggunakan aplikasi K Polisi terhadap penganggulangan kejahatan di wilayah hukum kepolisian resort Bau Bau pada tahun 2019. Untuk meneliti hal tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat korelasi berupa dampak penggunaan aplikasi K Polisi terhadap penurunan tingkat kejahatan di di wilayah hukum kepolisian resort Bau Bau pada tahun 2019 sebesar 16,9%, dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun faktor penghambat belum efektifnya penggunaan aplikasi K Polisi di antaranya adalah adanya lebih dari satu aplikasi, masih lemahnya sosialisasi aplikasi K Polisi kepada masyarakat, adanya kendala dalam hal pendanaan, dan masih minimnya sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat dalam mengoperasionalkan aplikasi K Polisi.Kata Kunci: K Polisi, Pengaruh, Kejahatan, dan, Kepolisian Resort Bau Bau. AbstractOne of the breakthroughs in carrying out the main police duties carried out by the Bau Bau Resort Police is the use of technological advances through the K Polisi application. With the existence of the K Polisi application, public can easily access police services through the Emergency Tombo, E-Report, and Letter of Loss features. The existence of this application is expected to improve the quality of carrying out police duties. This research is intended to examine the impact of using the K Polisi application on crime prevention in the jurisdiction of the Bau Bau Resort police in 2019. For examination, this research uses empirical legal methods, as a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. As the results of the study, it was found that there was a correlation in the form of the impact of using the K Polisi application on a decrease in crime rates in the jurisdiction of the Bau Bau Resort Police in 2019 by 16.9%, compared to the previous year. The inhibiting factors for the ineffective use of the K Polisi application include the existence of more than one application, the waek socialization of the K Polisi application to the community, there are constraints in terms of funding, and the lack of supporting facilities and infrastructure for the community in operating the K Polisi application.Keywords: K Polisi, Impact, Crime, and Bau Bau Resort Police.

Comparative Presidential's Role, Systems and Constitutional Practice Between Indonesia and South Korea Cahyawati, Dwi Putri; Chandranegara, Ibnu Sina; Burhanuddin, Nizam; Yani, Ahmad
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3521

Indonesia and South Korea are two countries that both use a presidential system. This indicates that the two countries have something in common, especially regarding presidential institutions. But if we dive deeper, there are also differences between the two countries. But if you dive deeper, there are also differences between the two countries. This research has two research questions. What is the similarity between the presidential system in Indonesia and South Korea, and what are the differences between them. The results of the study found that although both use the presidential system of government, such a thing does not guarantee the equality of the position of the presidential institution in each country. In constitutional practice, there are variants of similarities and differences.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search