Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Aulia, Davina
Unknown Affiliation
Religion Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Konsep Earmarking Tax Dalam Cukai Rokok Nabila, Allya Putri; Aulia, Davina; Khairunnisa, Luthfiyah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian melalui studi literatur ini memiliki tujuan untuk memaparkan implementasi sistem earmarking tax dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia yang diimplementasikan dalam PMK Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat efektivitas sistem earmarking dengan melakukan benchmarking kebijakan CHT antara Indonesia dan Thailand. Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa data-data dan studi literatur yang relevan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Indonesia belum sepenuhnya dapat dikatakan berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang memperhatikan potensi daerah penghasil dan nonpenghasil.
Analisis Pencabutan Kebijakan Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Atas Lapangan Golf Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Dari Asas Equality Dan Asas Revenue Productivity Valliant, Renaldy; Aulia, Davina; Sari, Kurnia; Srikanti, Nurul Ayu; Angi, Ivana Sofia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengurangan PBB-P2, yang awalnya diberlakukan pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2014, bertujuan memberikan insentif kepada lapangan golf sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah resapan air. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi, terutama karena dianggap tidak adil bagi masyarakat umum dan lebih menguntungkan kelompok elit. Pencabutan kebijakan ini oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018 didasari oleh alasan ketidakadilan serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Pemberian insentif PBB-P2 pada lapangan golf tidak memenuhi asas equality karena insentif ini lebih menguntungkan kalangan masyarakat kelas atas dan pengusaha lapangan golf, yang bertentangan dengan prinsip keadilan perpajakan. Dari perspektif revenue productivity, kebijakan tersebut menyebabkan potential loss bagi pemerintah daerah akibat berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya optimal. Selain itu, terdapat alternatif atas keberlanjutan tata kota dan keadilan dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan pajak, alternatif yang disajikan menekankan pentingnya sinergi antara asas keadilan dan produktivitas penerimaan pajak.
Co-Authors Angi, Ivana Sofia Khairunnisa, Luthfiyah Kurnia Sari Nabila, Allya Putri Srikanti, Nurul Ayu Valliant, Renaldy