Srikanti, Nurul Ayu
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Carbon Tax Dalam Mendorong Transisi Energi Berkelanjutan Utama, I Made Arya Wira; Ramadhani, Najlaa Tsanadhiya; Srikanti, Nurul Ayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) telah menjadi isu kritis secara global. Indonesia, sebagai negara yang terpengaruh secara signifikan, berupaya mengatasinya melalui penerapan pajak karbon dengan tujuan mendukung transisi energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan pajak karbon terhadap transisi energi baru terbarukan. Studi ini menggunakan metode studi kepustakaan (literature review) dengan melakukan kajian dan menganalisis secara kualitatif serta pendekatan komparatif terhadap kebijakan pajak karbon di Afrika Selatan. Hasil studi ini menunjukkan terdapat potensi positif terhadap transisi energi baru terbarukan jika pada proses implementasinya dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran, meskipun saat ini kebijakan pajak karbon masih terbatas pada sektor PLTU batubara. Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, perlu diperhatikan asas certainty dan pengimplementasian secara bertahap dengan diiringi pemberian insentif bagi wajib pajak PLTU batubara.
Analisis Pencabutan Kebijakan Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Atas Lapangan Golf Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Dari Asas Equality Dan Asas Revenue Productivity Valliant, Renaldy; Aulia, Davina; Sari, Kurnia; Srikanti, Nurul Ayu; Angi, Ivana Sofia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengurangan PBB-P2, yang awalnya diberlakukan pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2014, bertujuan memberikan insentif kepada lapangan golf sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah resapan air. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi, terutama karena dianggap tidak adil bagi masyarakat umum dan lebih menguntungkan kelompok elit. Pencabutan kebijakan ini oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018 didasari oleh alasan ketidakadilan serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Pemberian insentif PBB-P2 pada lapangan golf tidak memenuhi asas equality karena insentif ini lebih menguntungkan kalangan masyarakat kelas atas dan pengusaha lapangan golf, yang bertentangan dengan prinsip keadilan perpajakan. Dari perspektif revenue productivity, kebijakan tersebut menyebabkan potential loss bagi pemerintah daerah akibat berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya optimal. Selain itu, terdapat alternatif atas keberlanjutan tata kota dan keadilan dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan pajak, alternatif yang disajikan menekankan pentingnya sinergi antara asas keadilan dan produktivitas penerimaan pajak.