<![CDATA[Abstract The aim of this research is to analyze and discover war crimes and humanity that occurred in the armed conflict between Israel and Palestine, as well as analyze and discover the jurisdiction of the International Criminal Court which has issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in this armed conflict. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach which examines research issues using various international legal instruments and doctrines from experts. The results of the analysis state that the war and humanitarian crimes that occurred in the Israeli and Palestinian conflict did not use and pay attention to restrictive legal instruments in international law, human rights principles, the ius cogen principle, and the Martens clause principle which prioritize the interests of peace, and prevent so that the conflict does not escalate further. The ICC as one of the institutions that has the authority to take action against perpetrators of international crimes has the opportunity to optimize its steps in making arrest warrants based on the 1998 Rome Statute, although it was found that the political element is still very strong considering that UN Security Council Resolutions are often "vetoed" by the United States which made effective steps towards the ICC facing obstacles, and solidarity from states party to the 1998 Rome Statute which was dichotomized by the refusal attitude of Hungary and Argentina, as well as the weak trend of international law as a law that has binding and coercive power against countries. Keywords: Jurisdiction, Arrest Warrant, International Criminal Court Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta menganalisis dan menemukan yurisdiksi International Criminal Court yang telah membuat surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant dalam konflik bersenjata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji isu penelitian menggunakan berbagai instrumen hukum internasional, dan doktrin-doktrin dari para ahli. Hasil analisis menyatakan bahwa kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina tidak menggunakan dan memperhatikan instrumen-instrumen hukum pembatasan dalam hukum internasional, prinsip hak asasi manusia, prinsip ius cogen, dan prinsip martens clause yang mengedepankan kepentingan-kepentingan perdamaian, dan mencegah agar eskalasi konflik tidak semakin meluas. ICC sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan internasional memiliki peluang untuk mengoptimalisasi langkahnya yang telah membuat surat perintah penangkapan berdasarkan Statuta Roma 1998, meskipun ditemukan bahwa unsur politis masih sangat kental mengingat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang sering di “veto†oleh Amerika Serikat yang membuat langkah efektif ICC menghadapi hambatan, dan solidaritas dari negara pihak Statuta Roma 1998 yang terdikotomi oleh sikap menolak dari Hungaria dan Argentina, serta lemahnya tren hukum internasional sebagai hukum yang memiliki daya ikat dan daya paksa terhadap negara-negara. Kata Kunci: Yurisdiksi, Surat Perintah Penangkapan, International Criminal Court]]>
