Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Khazanah Multidisiplin
Ahmad Maula Hadi
UIN SGD Bandung
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
YURISDIKSI ICC TERHADAP PENANGKAPAN BENJAMIN NETANYAHU DAN YOAV GALLANT PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA Hadi, Ahmad Maula; Hazim Khabiri, Muhammad; Nelina Rahayu, Naswa
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i2.43776

Abstract

Abstract The aim of this research is to analyze and discover war crimes and humanity that occurred in the armed conflict between Israel and Palestine, as well as analyze and discover the jurisdiction of the International Criminal Court which has issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in this armed conflict. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach which examines research issues using various international legal instruments and doctrines from experts. The results of the analysis state that the war and humanitarian crimes that occurred in the Israeli and Palestinian conflict did not use and pay attention to restrictive legal instruments in international law, human rights principles, the ius cogen principle, and the Martens clause principle which prioritize the interests of peace, and prevent so that the conflict does not escalate further. The ICC as one of the institutions that has the authority to take action against perpetrators of international crimes has the opportunity to optimize its steps in making arrest warrants based on the 1998 Rome Statute, although it was found that the political element is still very strong considering that UN Security Council Resolutions are often "vetoed" by the United States which made effective steps towards the ICC facing obstacles, and solidarity from states party to the 1998 Rome Statute which was dichotomized by the refusal attitude of Hungary and Argentina, as well as the weak trend of international law as a law that has binding and coercive power against countries. Keywords: Jurisdiction, Arrest Warrant, International Criminal Court Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta menganalisis dan menemukan yurisdiksi International Criminal Court yang telah membuat surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant dalam konflik bersenjata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji isu penelitian menggunakan berbagai instrumen hukum internasional, dan doktrin-doktrin dari para ahli. Hasil analisis menyatakan bahwa kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina tidak menggunakan dan memperhatikan instrumen-instrumen hukum pembatasan dalam hukum internasional, prinsip hak asasi manusia, prinsip ius cogen, dan prinsip martens clause yang mengedepankan kepentingan-kepentingan perdamaian, dan mencegah agar eskalasi konflik tidak semakin meluas. ICC sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan internasional memiliki peluang untuk mengoptimalisasi langkahnya yang telah membuat surat perintah penangkapan berdasarkan Statuta Roma 1998, meskipun ditemukan bahwa unsur politis masih sangat kental mengingat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang sering di “veto” oleh Amerika Serikat yang membuat langkah efektif ICC menghadapi hambatan, dan solidaritas dari negara pihak Statuta Roma 1998 yang terdikotomi oleh sikap menolak dari Hungaria dan Argentina, serta lemahnya tren hukum internasional sebagai hukum yang memiliki daya ikat dan daya paksa terhadap negara-negara. Kata Kunci: Yurisdiksi, Surat Perintah Penangkapan, International Criminal Court
HAK ASUH ANAK BAGI IBU BEKERJA: ANALISIS MAQASID AL-SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Azfa Rasyad; Riyan Ramdani; Ahmad Maula Hadi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/6cq13516

Abstract

The determination of child custody for working mothers is a critical issue in Indonesian family law, particularly given the dual roles women assume in modern society. This study examines from a normative juridical perspective how the principles of Maqasid al-Shari’ah and positive law in Indonesia regulate and respond to the determination of child custody when the mother is employed. Employing a literature review and legal analysis of relevant legislation and case studies, the findings reveal that Maqasid al-Shari’ah emphasizes the best interests and protection of the child, while Indonesian positive law provides comprehensive legal frameworks. However, practical application requires balancing maternal caregiving responsibilities with economic roles. This research recommends responsive policies and supportive implementations to harmonize working mothers' rights with optimal child custody arrangements, ensuring children’s welfare in accordance with religious and state norms.
Hak Penghasilan Akun Konten Kreator Sebagai Harta Waris Dalam Persfektif Fikih Kontemporer Mutakin, Jeni; Hasana, Nurul; Hadi, Ahmad Maula
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64073

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi digital yang melahirkan bentuk kekayaan baru berupa pendapatan dari aktivitas konten kreator di berbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Facebook. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru dalam hukum Islam mengenai apakah penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai harta waris yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum penghasilan akun konten kreator sebagai harta waris dalam perspektif fikih kontemporer serta menjelaskan implikasi hukumnya bagi para ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada literatur fikih klasik dan kontemporer, serta berbagai kajian ilmiah terkait harta digital dan kewarisan Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan konten kreator memenuhi kriteria māl mutaqawwim, yaitu memiliki nilai ekonomi, kepemilikan yang jelas, manfaat yang nyata, serta diperoleh melalui cara yang halal selama konten yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai tirkah yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh setelah dipenuhi kewajiban pewaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan ekonomi digital dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.
ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Ahmad Maula Hadi
Khazanah Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2020): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i1.9698

Abstract

Era reformasi menuntut lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi terpenuhi. Tidak sedikit lembaga yang bermunculan pasca reformasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun tidak sedikit pula lembaga-lembaga yang bermunculan ini menimbulkan banyak persoalan baru. Sebagaimana lembaga pemerintah Desa yang secara kelembagaan semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semangat penguatan Desa secara kelembagaan diharapkan dapat muncul kemandirian Desa dalam menyejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, secara struktur kelembagaan, penguatan lembaga pemerintah Desa, baik secara kedudukan, maupun kewenangannya, justru memunculkan ketidakjelasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran Desa secara struktur kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fokus penelitian kepada status hukum, fungsi hukum, kedudukan hukum, dan peranan lembaga tersebut dalam konstruksi hukum tata negara.Hasil yang diperoleh dari makalah ini adalah 1)/ Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Penting juga karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Sehingga penguatan Desa secara status dan kedudukannya tidak dapat ditawar lagi. 2) Penguatan lembaga pemerintah Desa menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Apabila dilihat dari penguatan kewenangannya, maka potensi menciptakan Desa yang otonom tidak dapat terhindarkan. Akan tetapi, potensi ke arah otonomi Desa tidak akan berjalan apabila pemerintah Desa dan masyarakatnya tidak menunjukkan kemandirian. Kata Kunci: Lembaga Daerah, Desa, dan Pemerintahan Desa.
RESPONSIBILITAS PENGHULU TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI KUA SINDANGKERTA BANDUNG BARAT Fero, Muhamad Jidan; Fatoni, Siti Nur; Hadi, Ahmad Maula
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui tahapan administratif yang sistematis, meliputi verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam praktiknya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong percepatan pernikahan. Dalam konteks ini, penghulu memiliki peran yang strategis dan multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan moral, termasuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pertimbangan kepada calon mempelai. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi kawin juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal yang mentoleransi perkawinan usia dini, keterbatasan sarana dan waktu dalam pembinaan, serta adanya dilema antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penghulu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia.
Co-Authors Azfa Rasyad Fatoni, Siti Nur Fero, Muhamad Jidan Hasana, Nurul Hazim Khabiri, Muhammad Mutakin, Jeni Nelina Rahayu, Naswa Riyan Ramdani