Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Khazanah Multidisiplin
Ahmad Maula Hadi
UIN SGD Bandung
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Penghasilan Akun Konten Kreator Sebagai Harta Waris Dalam Persfektif Fikih Kontemporer Mutakin, Jeni; Hasana, Nurul; Hadi, Ahmad Maula
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64073

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi digital yang melahirkan bentuk kekayaan baru berupa pendapatan dari aktivitas konten kreator di berbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Facebook. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru dalam hukum Islam mengenai apakah penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai harta waris yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum penghasilan akun konten kreator sebagai harta waris dalam perspektif fikih kontemporer serta menjelaskan implikasi hukumnya bagi para ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada literatur fikih klasik dan kontemporer, serta berbagai kajian ilmiah terkait harta digital dan kewarisan Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan konten kreator memenuhi kriteria māl mutaqawwim, yaitu memiliki nilai ekonomi, kepemilikan yang jelas, manfaat yang nyata, serta diperoleh melalui cara yang halal selama konten yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai tirkah yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh setelah dipenuhi kewajiban pewaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan ekonomi digital dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.
ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Ahmad Maula Hadi
Khazanah Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2020): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i1.9698

Abstract

Era reformasi menuntut lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi terpenuhi. Tidak sedikit lembaga yang bermunculan pasca reformasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun tidak sedikit pula lembaga-lembaga yang bermunculan ini menimbulkan banyak persoalan baru. Sebagaimana lembaga pemerintah Desa yang secara kelembagaan semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semangat penguatan Desa secara kelembagaan diharapkan dapat muncul kemandirian Desa dalam menyejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, secara struktur kelembagaan, penguatan lembaga pemerintah Desa, baik secara kedudukan, maupun kewenangannya, justru memunculkan ketidakjelasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran Desa secara struktur kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fokus penelitian kepada status hukum, fungsi hukum, kedudukan hukum, dan peranan lembaga tersebut dalam konstruksi hukum tata negara.Hasil yang diperoleh dari makalah ini adalah 1)/ Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Penting juga karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Sehingga penguatan Desa secara status dan kedudukannya tidak dapat ditawar lagi. 2) Penguatan lembaga pemerintah Desa menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Apabila dilihat dari penguatan kewenangannya, maka potensi menciptakan Desa yang otonom tidak dapat terhindarkan. Akan tetapi, potensi ke arah otonomi Desa tidak akan berjalan apabila pemerintah Desa dan masyarakatnya tidak menunjukkan kemandirian. Kata Kunci: Lembaga Daerah, Desa, dan Pemerintahan Desa.
Co-Authors Hasana, Nurul Mutakin, Jeni