Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Notary Law Research
Azzahra, Esi Anindya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI MANGROVE MENGENAI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sakti, Muthia; `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Panjaitan, Rachel Netanya; Azzahra, Esi Anindya; Fauziyyah, Laila; Syahputra, Rangga Wira
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11423

Abstract

Pemberdayaan kelompok tani mangrove adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum ketenagakerjaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani terkait ketenagakerjaan dengan petani mangrove di Ekowisata PIK dan peran tanaman mangrove untuk menjaga iklim. Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Ekowisata PIK yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada kelompok tani tentang ketenagakerjaan. Pada penulisan ini dapat diketahui bahwa para petani memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,dan mengetahui bahwa peran mangrove sangat besar dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar guna menjaga perubahan iklim
The Urgency of Establishing Regulations on the Implementation of Automatic Features as a Mitigation Measure Against the Distribution of Feature Films on the TikTok Platform Azzahra, Esi Anindya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48786

Abstract

This study aims to analyze the urgency of establishing regulations that require digital platforms, particularly TikTok, to implement automatic features as a mitigation effort against the illegal distribution of feature films. The background of this research is based on the phenomenon of increasing copyright infringements in the digital space due to the ease of access, distribution, and replication of content through user-generated content-based social media. This condition indicates a normative gap in Indonesia’s legal system, which has not explicitly regulated the preventive responsibilities of electronic system providers concerning intellectual property rights violations. The main issues examined include the existing legal regulations in Indonesia regarding the obligation to provide copyright infringement detection features, as well as the juridical basis for the necessity of establishing specific regulations under the Ministry of Communication and Digital Affairs. This study employs a normative juridical method with a statute approach and a literature review of legislation and Constitutional Court decisions. The findings show that existing regulations, such as the Copyright Law and Ministerial Regulations, remain reactive and have not yet regulated preventive obligations or mitigation measures for digital platforms. In conclusion, the establishment of technical regulations through a Ministerial Regulation is a juridical necessity to strengthen legal certainty and the effectiveness of copyright protection in the digital sphere. This research recommends that national policy stipulate minimum technical standards for implementing automatic detection systems on digital platforms, particularly TikTok.
Perlindungan Hukum Nasabah dalam Sengketa Gadai Syariah Terkait Pengembalian Barang Jaminan Azzahra, Esi Anindya; Desrina , Rania Adriane; Aurellia , Khaila; Tarina, Dwi Desi Yayi
Notary Law Research Vol. 7 No. 1 (2025): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i1.3298

Abstract

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam sengketa gadai syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian barang jaminan setelah pelunasan utang. Perkembangan industri gadai syariah di Indonesia yang sangat pesat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi, kesalahan administrasi, atau kelalaian lembaga gadai dalam menjaga serta mengembalikan barang jaminan milik nasabah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga gadai serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum syariah, barang gadai (marhun) memiliki kedudukan hukum sebagai amanah yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai (murtahin). Apabila lembaga gadai lalai dalam menjaga atau gagal mengembalikan barang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi gadai syariah dapat terwujud secara menyeluruh.
Co-Authors Aurellia , Khaila Desrina , Rania Adriane Dwi Desi Yayi Tarina Fauziyyah, Laila Muthia Sakti Panjaitan, Rachel Netanya Syahputra, Rangga Wira Taupiqqurrahman `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman