Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Hukum Indonesia (MHI)
Panjaitan, Rachel Netanya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI MANGROVE MENGENAI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sakti, Muthia; `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Panjaitan, Rachel Netanya; Azzahra, Esi Anindya; Fauziyyah, Laila; Syahputra, Rangga Wira
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11423

Abstract

Pemberdayaan kelompok tani mangrove adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum ketenagakerjaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani terkait ketenagakerjaan dengan petani mangrove di Ekowisata PIK dan peran tanaman mangrove untuk menjaga iklim. Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Ekowisata PIK yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada kelompok tani tentang ketenagakerjaan. Pada penulisan ini dapat diketahui bahwa para petani memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,dan mengetahui bahwa peran mangrove sangat besar dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar guna menjaga perubahan iklim
Sengketa Budaya Sasando di Forum Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Kekayaan Intelektual (The Cultural Dispute Over Sasando In International Forums From The Perspective Of International Law And Intellectual Property Rights) Triadi, Irwan; Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel; Panjaitan, Rachel Netanya; Lubis, William Haposan; Fadhila, Rasya Aika
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sasando is a traditional musical instrument originating from East Nusa Tenggara that holds significant cultural and historical value, serving as a symbol of Indonesia’s national identity. In 2021, reports emerged that Sri Lanka attempted to register Sasando as part of its cultural heritage with the World Intellectual Property Organization (WIPO), raising concerns over transnational cultural claims. This case highlights the urgency of protecting cultural heritage through international legal instruments, particularly within the framework of Intellectual Property Rights (IPR). This study aims to examine how international law can safeguard traditional cultural expressions such as Sasando and to what extent international IPR mechanisms can prevent unilateral claims by other countries. Using a normative juridical approach supported by case studies and analysis of international conventions—particularly the 2003 UNESCO Convention and WIPO’s role—the findings reveal that while legal frameworks exist, cultural heritage protection remains suboptimal without active registration, documentation, and diplomatic efforts by the country of origin. Therefore, countries like Indonesia must proactively engage in international mechanisms to protect and uphold their cultural heritage against illegitimate claims at the global level.
Analisis Hukum Perdata Pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Digital: Studi Kasus Sengketa Saldo DANA Anami, Mulan Kasisty; Lidowati, Alvina Maretia; Panjaitan, Rachel Netanya; Fadhila, Rasya Aika; Purba, Diana Febri Nauli; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15260235

Abstract

The rapid development of information technology in the digital era has led to the emergence of digital contracts as agreements conducted through electronic media. Digital contracts share similarities with conventional contracts and are binding to the parties involved as regulated in Article 1320 of the Civil Code, but pose new challenges regarding legal protection for involved parties. This study aims to analyze the legal basis for protection in digital contracts and its practical application. Using a normative juridical method, this research examines regulations such as the Civil Code, ITE Law, Government Regulation No. 71 of 2019, and PDP Law to understand the validity of digital contracts and dispute resolution mechanisms. A case study on DANA balance disputes highlights that while regulations are in place, the implementation of legal protection still requires strengthening. The findings of this study are expected to provide recommendations for enhancing the effectiveness of legal protection in digital contracts in Indonesia.
Perbandingan Pemidanaan Pidana umum dengan Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia Maharani, Aulia Cantika; Panjaitan, Rachel Netanya; Ramadhan, Nawal Athaillah; Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel; Mawene, Marcha Jeanne; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15716231

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang semua landasannya harus memiliki hukum yang jelas dan sesuai dengan konstitusi Indonesia. Indonesia memiliki banyak peradilan seperti peradilan pidana dan peradilan militer yang dimana dua peradilan ini berjalan beriringan. Peradilan pidana sebagai sumber utama yang mengatur segala bentuk perbuatan rakyat Indonesia, sedangkan peradilan militer merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta mengikat bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Hukum pidana dengan hukum militer memiliki keterkaitan yang linier, namun terdapat perbedaan dalam pemidanaannya antara hukum pidana dan  hukum militer karena dalam hukum militer memiliki aturan yang lebih dikhususkan bagi Tentara Nasional Indonesia. Bagi Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindakan pelanggaran pidana maka ia juga akan dikenakan pemidanaan militer. Penelitian ini akan membahas tentang perbedaan pidana pokok dalam pidana umum dan pidana militer dan bagaimana pengaturan serta pelaksanaan pemidanaan pada kedua pemidanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan pemberatan pemidanaan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana militer bagi Tentara Nasional Indonesia.
Co-Authors Anami, Mulan Kasisty Azzahra, Esi Anindya Fadhila, Rasya Aika Fauziyyah, Laila Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lidowati, Alvina Maretia Lubis, William Haposan Maharani, Aulia Cantika Mawene, Marcha Jeanne Muthia Sakti Purba, Diana Febri Nauli Ramadhan, Nawal Athaillah S, Surahmad Syahputra, Rangga Wira Triadi, Irwan `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman