Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KERJASAMA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN) DAN KOREA INTERNET AND SECURITY AGENCY (KISA) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN CYBER DI INDONESIA (2022) Rizki, Diyah Pitaloka; Aditya, Rizal
Global Mind Vol 6, No 2 (2024): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v6i2.1362

Abstract

Peningkatan ancaman siber yang mengancam keamanan data dan stabilitas nasional Indonesia mendorong kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Korea Internet and Security Agency (KISA) pada 2022. Indonesia membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat ketahanan sibernya karena pesatnya digitalisasi. Kolaborasi dengan Korea Selatan melalui KISA, yang memiliki pengalaman luas dalam keamanan siber, diharapkan dapat membantu Indonesia mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks.Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif kerja sama antara BSSN dan KISA dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Selain itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi efek kerja sama tersebut terhadap ketahanan siber nasional.Penulisan ini menggunakan pendekatan neoliberalisme untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerja sama antara BSSN dan KISA. Pendekatan ini menekankan pentingnya aliansi global untuk menghadapi ancaman bersama, seperti keamanan siber. Pendekatan kerja sama digunakan untuk menganalisis dinamika dan efektivitas kerja sama antara kedua lembaga ini dalam meningkatkan keamanan digital, sementara pendekatan keamanan nasional membantu menilai kontribusi kerja sama ini dalam melindungi aset dan kepentingan nasional.Studi ini mengkaji strategi, tantangan, dan hasil dari kemitraan internasional ini, dengan fokus pada bagaimana kedua lembaga bekerja sama untuk menangani ancaman siber dan meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan di Indonesia. Area utama yang diteliti meliputi penyelarasan kerangka regulasi, integrasi sumber daya teknologi, dan efektivitas mekanisme komunikasi dan koordinasi antara BSSN dan KISA. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan data dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menyoroti keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam kerjasama ini, serta menawarkan wawasan tentang praktik terbaik dan rekomendasi untuk memperkuat upaya keamanan siber internasional di masa depan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, adaptasi dan koordinasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi lanskap ancaman siber yang terus berkembang.
Peranan Hubungan Industrial Pancasila dalam Penyelesaian Konflik Ketenagakerjaan di Indonesia Rajaudin, Naufal Varis; Zhidan, Matsna Noor Mannan Achmad; Aditya, Rizal; Mustofa, Adib
Jurnal Pelita Nusantara Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Pelita Nusantara : Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v3i4.878

Abstract

This study aims to: (1) analyze the implementation of Pancasila Industrial Relations (HIP) in resolving industrial relations disputes in Indonesia, (2) identify factors that hinder HIP implementation, and (3) formulate strategies to increase HIP's effectiveness in addressing the dynamics of industrial relations in the era of globalization. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials (laws and regulations in the field of employment and industrial relations), secondary legal materials (books, scientific journals, and previous research results), and tertiary legal materials (legal dictionaries and encyclopedias). Data collection techniques were conducted through literature review. The data analysis technique used qualitative analysis with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that the implementation of the Industrial Relations Dispute Resolution System (HIP) in resolving industrial relations disputes prioritizes the principles of deliberation, consensus, and social justice, which contribute to creating harmonious working relationships. However, in practice, various obstacles remain, including the weak bargaining position of workers, suboptimal law enforcement, and the suboptimal internalization of Pancasila values within the corporate environment. Therefore, a strategy is needed to strengthen the HIP by increasing the government's role as regulator and supervisor, strengthening the capacity of labor unions, and increasing employer commitment to integrating Pancasila values into the work culture.