Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Global Mind Jurnal Imliah Hubungan Internasional SocioHumania: Journal of Social Humanities Studies
Rizki, Diyah Pitaloka
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH PERJANJIAN KERJASAMA FIR SINGAPURA DAN INDONESIA DI KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA Rizki, Diyah Pitaloka
Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1085

Abstract

Indonesia harus memegang penuh kedaulatan wilayahnya, termasuk kedaulatan di ruang udara. Pengambilan kedaulatan akan FIR di Natuna merupakan langkah yang paling tepat dalam mewujudkan kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Indonesia.  Singapura sejak tahun 1946 telah memegang kedaulatan FIR di Natuna sesuai dengan kesepakatan ICAO, karena pertimbangan akan kapabilitas yang dimiliki oleh Indonesia. Pengupayaan merebut kembali kedaulatan sudah berlanggung sejak tahun 1995 akhirnya berakhir dengan kesepakatan FIR Singapura – Indonesia di tahun 2022. Perjanjian kesepakatan FIR Singapura dan Indonesia ini lahir bersamaan dengan perjanjian DCA.Melaui pendekatan SWOT kita dapat dengan mudah menganalisis keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia dalam memaksimalkan perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura terutama di wilayah Riau dan kepulauan Natuna. Disamping itu penulis juga mengunakan konsep kedaulatan dan pendekatan mahzab copenhagen untuk menjelaskan tentang Perjanjian Kerjasama FIR antara Singapura dan Indonesia.  Diharapkan setelah perjanjian kesepakatan FIR Indonesia dan Singapura tercapai maka kedulatan akan ruang udara Indonesia terutama di kepulauan Riau dan Natuna akan kembali dipegang oleh Indonesia oleh ICAO. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia akan kedualatan Indonesia.Kata Kunci : Kedaulatan, FIR, Mahzab Copenhagen, dan Kerjasama
KERJASAMA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN) DAN KOREA INTERNET AND SECURITY AGENCY (KISA) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN CYBER DI INDONESIA (2022) Rizki, Diyah Pitaloka; Aditya, Rizal
Global Mind Vol 6, No 2 (2024): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v6i2.1362

Abstract

Peningkatan ancaman siber yang mengancam keamanan data dan stabilitas nasional Indonesia mendorong kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Korea Internet and Security Agency (KISA) pada 2022. Indonesia membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat ketahanan sibernya karena pesatnya digitalisasi. Kolaborasi dengan Korea Selatan melalui KISA, yang memiliki pengalaman luas dalam keamanan siber, diharapkan dapat membantu Indonesia mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks.Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif kerja sama antara BSSN dan KISA dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Selain itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi efek kerja sama tersebut terhadap ketahanan siber nasional.Penulisan ini menggunakan pendekatan neoliberalisme untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerja sama antara BSSN dan KISA. Pendekatan ini menekankan pentingnya aliansi global untuk menghadapi ancaman bersama, seperti keamanan siber. Pendekatan kerja sama digunakan untuk menganalisis dinamika dan efektivitas kerja sama antara kedua lembaga ini dalam meningkatkan keamanan digital, sementara pendekatan keamanan nasional membantu menilai kontribusi kerja sama ini dalam melindungi aset dan kepentingan nasional.Studi ini mengkaji strategi, tantangan, dan hasil dari kemitraan internasional ini, dengan fokus pada bagaimana kedua lembaga bekerja sama untuk menangani ancaman siber dan meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan di Indonesia. Area utama yang diteliti meliputi penyelarasan kerangka regulasi, integrasi sumber daya teknologi, dan efektivitas mekanisme komunikasi dan koordinasi antara BSSN dan KISA. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan data dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menyoroti keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam kerjasama ini, serta menawarkan wawasan tentang praktik terbaik dan rekomendasi untuk memperkuat upaya keamanan siber internasional di masa depan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, adaptasi dan koordinasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi lanskap ancaman siber yang terus berkembang.
Non-State Environmental Actors in Forest Governance: Greenpeace Indonesia’s Role in Addressing Deforestation Affwa, Fadilah; Jannati, Nasywa Aisyiah Hilda; Khairunnisa, Shafa Kamila Khairunnisa; Witaloka, Tiara; Rizki, Diyah Pitaloka
SocioHumania: Journal of Social Humanities Studies Vol 2 No 2 (2025): SocioHumania: Journal of Social Humanities Studies
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional Mabadi Iqtishad Al Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70063/sociohumania.v2i2.61

Abstract

Deforestation remains a critical environmental and socio-political challenge in Indonesia, driven by economic expansion, weak regulatory enforcement, and competing development priorities. In recent decades, forest governance has increasingly involved non-state environmental actors that operate beyond formal state authority. This study examines the role of Greenpeace Indonesia as a non-state environmental actor in addressing deforestation within Indonesia’s forest governance framework during the period 2023–2025. Employing a qualitative descriptive approach with a library research design, the study analyzes secondary data drawn from academic literature, policy documents, organizational reports, and relevant media sources. The analysis is guided by theoretical perspectives on non-state actors, environmental diplomacy, role theory, and global environmental governance. The findings demonstrate that Greenpeace Indonesia plays a strategic role as an environmental watchdog and norm entrepreneur by conducting research-based advocacy, mobilizing public opinion, and engaging in informal environmental diplomacy. Through transnational campaigns and corporate-targeted advocacy, Greenpeace contributes to shaping environmental norms and influencing both state and corporate behavior related to deforestation. However, its effectiveness is constrained by political resistance, structural power asymmetries, and limited access to formal decision-making processes. This study highlights the significance of civil society actors in forest governance and underscores the need to integrate non-state contributions into more inclusive and accountable environmental governance frameworks.
Co-Authors Aditya, Rizal Affwa, Fadilah Jannati, Nasywa Aisyiah Hilda Khairunnisa, Shafa Kamila Khairunnisa Witaloka, Tiara