<![CDATA[This study analyzes the implementation of the Online Employee Performance System (SiKePo) at the Bali Provincial Tourism Office as part of digital transformation in public sector human resource management. Employing a qualitative approach, the research involves in-depth interviews with structural officials and staff, as well as observation and document analysis. The findings indicate that SiKePo enhances efficiency, transparency, and accountability in employee performance assessment through the digitalization of reporting and evaluation processes. The success of SiKePo implementation is influenced by four key factors based on Edward III’s theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Effective communication, adequate human resources and budget, strong commitment and positive attitudes among implementers, and clear SOPs are crucial for the system’s success. Nevertheless, challenges remain, such as resistance to change, lapses in daily data input, and the need to improve digital literacy. The study recommends strengthening training, developing automated reminder systems, and providing continuous support to optimize SiKePo. These findings are expected to serve as a reference for the development of digital personnel systems in other government agencies, particularly in strategic sectors like tourism. Abstrak Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Kinerja Pegawai Online (SiKePo) di Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola kepegawaian sektor publik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pejabat struktural dan pegawai pelaksana, serta observasi dan analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiKePo mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penilaian kinerja pegawai melalui digitalisasi proses pelaporan dan evaluasi. Keberhasilan implementasi SiKePo dipengaruhi oleh empat faktor utama menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif, ketersediaan SDM dan anggaran, komitmen serta sikap positif pelaksana, serta SOP yang jelas menjadi kunci utama keberhasilan sistem ini. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti resistensi perubahan, kelalaian input data harian, dan kebutuhan peningkatan literasi digital. Studi ini merekomendasikan penguatan pelatihan, pengembangan sistem pengingat otomatis, dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan optimalisasi SiKePo. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem kepegawaian digital di instansi pemerintah lainnya, khususnya di sektor strategis seperti pariwisata. Kata Kunci: SiKePo, implementasi kebijakan, kinerja pegawai, digitalisasi birokrasi, Dinas Pariwisata Bali]]>
