This study aims to examine the role of the Bali Provincial DPRD Secretariat in managing community audience services through technological innovation, namely the e-Audiensi system. In the context of public service, e-Audiensi is expected to enhance community participation, broaden access, and strengthen transparency and accountability in the aspiration submission process. The research adopts a descriptive qualitative approach involving in-depth interviews, direct observation, and literature review of documents and the official website. The results indicate that the implementation of e-Audiensi helps reduce administrative barriers and improves the effectiveness of communication between the public and legislative members. Challenges still faced include limited socialization efforts and technological access constraints among some community members. Overall, e-Audiensi is regarded as a technological-based public service innovation with the potential to strengthen participatory democracy at the regional level and contribute positively to bureaucratic reform within the Bali DPRD environment. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam pengelolaan layanan audiensi masyarakat melalui inovasi teknologi, yakni sistem e-Audiensi. Dalam konteks pelayanan publik, e-Audiensi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas akses, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyampaian aspirasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur terhadap dokumen dan website resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi e-Audiensi membantu mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efektivitas komunikasi antara masyarakat dan legislatif. Kendala yang masih dihadapi meliputi rendahnya tingkat sosialisasi dan keterbatasan akses teknologi bagi sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, e-Audiensi dianggap sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang berpotensi memperkuat demokrasi partisipatif di daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap reformasi birokrasi di lingkungan DPRD Provinsi Bali.