Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Indonesia Law Review (ILREV)
Sutran, Moh. Raihan Rizaldi
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Paradigma Unsur Delik Aduan terhadap Perzinaan dalam Kajian Pembaruan Hukum Pidana Sutran, Moh. Raihan Rizaldi; Anggraeny, Kurnia Dewi
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1561

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum yang telah dipakai oleh bangsa Indonesia sejak lama. Aparatur negara dan para ahli hukum sedang berusaha untuk memperbarui KUHP karena KUHP merupakan produk hukum Belanda yang sampai saat ini harus diperbarui. Para ahli hukum berpendapat bahwa Indonesia harus mempunyai produk hukumnya sendiri karena KUHP buatan Belanda dianggap belum sesuai dengan norma dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan oleh aparatur negara saat ini telah disahkan, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa resah dengan beberapa Pasal di dalam KUHP Nasional. Salah satunya adalah tentang tindak pidana perzinaan. Pasal 411 KUHP Nasional tentang tindak pidana perzinaan telah diubah ketentuan pidananya. Pasal 411 KUHP Nasional mendapat perluasan makna dan delik aduan di dalamnya masih dianggap kurang layak dan mendapatkan perdebatan panjang oleh para ahli hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional serta mengetahui kebijakan hukum tentang delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP/Wetboek van Strafrecht dan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, terdapat perbedaan paradigma dan makna delik aduan yang diperluas dalam tindak pidana perzinaan di dalam Wetboek van Strafrecht maupun KUHP Nasional.
Virtual Rape In Indonesian Criminal Law: Legal Reality Or Conceptual Challenge? Sutran, Moh. Raihan Rizaldi
Indonesia Law Review Vol. 16, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Current technological developments have brought humanity into a new era called the metaverse, a virtual world that allows people to interact through digital avatars. However, this progress has also presented new problems, one of which is virtual rape – rape committed by players through their avatars. Even though there is no direct physical contact, victims can still experience real psychological effects such as trauma, anxiety, and fear. The main problem is there are no regulations in Indonesia that can address this phenomenon yet. Therefore, this article examines the extent to which the phenomenon of “virtual rape” can be considered equivalent to the concept of rape within existing conceptual and legal frameworks. In the absence of such equivalence, it further examines whether virtual rape can nonetheless be classified as a criminal offence, or whether alternative legal frameworks may be applicable to address this phenomenon. The research attempted to answer that question by relying on the comparative studies of United Kingdoms, United States, and European Union. These countries have apparently addressed this issue in many different ways. It is a challenge to argue that virtual rape falls under the rape in the classical languages as rape is considered to be physical sexual assault. Hence it does not fulfil the key elements of rape.  However, this does not mean that this issue can be ignored. The virtual world is growing, and the line between the real and digital worlds is becoming increasingly blurred. Sooner or later, the possibility of more serious non-consensual sexual acts in the metaverse remains open or it might be increase to be a bigger problem.
Co-Authors Kurnia Dewi Anggraeny