Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Varia Justicia Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Kosmik Hukum JUSTISI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Jurisprudence
Kurnia Dewi Anggraeny
Faculty Of Law, Universitas Ahmad Dahlan
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman Anggraeny, Kurnia Dewi
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.643 KB)

Abstract

Penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ini menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: dari diri hakim, dari hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada pada diri hakim sendiri atau dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu dapat digunakan suatu pendekatan dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim, khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK APOTEK HIDUP DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PADAT, TAHUNAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA Anggraeny, Kurnia Dewi; Hapsari, Rahayu Retno
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.202 KB) | DOI: 10.12928/jp.v2i1.453

Abstract

Pembuatan apotek hidup di lingkungan pemukiman padat perkotaan sudah jarang ditemui dan perlu untuk digalakkan kembali, saslah satunya di Kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada kebutuhan warga setempat dan masih adanya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan. Pembuatan apotek hidup di lingkungan pemukiman padat Kelurahan Tahunan ini sebagai salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang tersedia sebagai bentuk program aktivitas warga dan dapat memperbaiki tingkat ekonomi. Sebelum ke tahap pembuatan apotek hidup, kami juga sudah melakukan sosialisasi mengenai apotek hidup kepada warga. Metode pelaksanaan program KKN meliputi : pendidikan masyarakat, dan praktik langsung. Dampak dari kegiatan KKN ini adalah : 1) tercipta kesadaran masyarakat tentang pentingnya Apotek Hidup, 2) sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengolah lahan kosong untuk menjadi Apotek Hidup, 3) tahap pembuatan Apotek Hidup oleh mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat, 4) lingkungan dapat menjadi lebih hijau, segar dan asri.
Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman Kurnia Dewi Anggraeny
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.643 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i2.a5469

Abstract

Penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ini menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: dari diri hakim, dari hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada pada diri hakim sendiri atau dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu dapat digunakan suatu pendekatan dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim, khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.
Abuse of Authority: A Meaning Deconstruction Kurnia Dewi Anggraeny
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i2.a17697

Abstract

Introduction to The Problem: As part of the organization of the government duties and community services, the authority to make a decision is attributed to the government officials (inherent aan het bestuur), which has led many to become a suspect and a convict. On the other hand, it is believed that the government's policies are not subject to the law.Purpose/Objective Study: This study aims to determine to analyze abuse of authority according to a meaning deconstructionDesign/Methodology/Approach: The research applied normative juridical approach as the logical consequence of sui generis of law.Findings: Each network of a structure of meaning is always presented in the form of binary opposition. One of the elements is marginalized and abandoned. Similarly, in the field of law, the term "abuse of authority," which is often connected to the damage that occurs to the state's financial condition, is seen as an absolute part of the Criminal Law. Arbitrarily, it replaces the function of the State Administrative Law. The "financial loss," which is then known as corruption, is the result of 'abuse of authority,' originated from the State Administrative Law. Through Jacques Derrida's perspective, a marginalized binary opposition is made into being. It is not to dominate others, but to share the views. The disjuncture between the state administrative law and criminal law has caused an unresolved issue of corruption. Through Paul Scholten's perspective, in essence, the criminal law has abandoned the social fact that there is a strong correlation between the deeds in the state administrative law and those in the criminal law, which is in the theoretical domain of administrative criminal law. The abandonment is against the hulprecht principle related to the implementation of the law mentioned above. The research employed a normative juridical method based on secondary data using philosophical, conceptual, and legal approaches.Originality: This article discusses specifically abuse of authority, a meaning deconstruction in terms of criminal law and state administrative lawPaper Type: General Review
PERLOMBAAN FESTIVAL ANAK SHOLEH MASJID ALHIDAYAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENUMBUHKAN KREATIVITAS DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA PERUMAHAN PERWITA REGENCY Kurnia Dewy Anggraeni
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jp.v1i2.298

Abstract

Permasalahan yang ditemukan terkait dengan partisipasi warga terutama remaja dan anakanak di Perum Perwita Regency, Salakan, Bangunharjo, Sewon adalah kurang adanya wadah untuk mengasah kreatifitas dan jiwa bersosialisasi khususnya untuk remaja dan anak-anak, oleh karena itu KKN UAD menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mendidik dan melatih kreatifitas yang berfokus kepada perkembangan anak-anak  di Perum Perwita Regency. Dampak dari kegiatan KKN di lokasi ini adalah: 1). Terwujudnya kesadaran dari orang tua atau warga akan pentingnya sarana atau wadah untuk memunculkan minat yang tinggi untuk berpartisipasi dari warga, remaja dan anakanak di sekitar lokasi KKN 2). Memberikan pengalaman baru bagi warga khususnya anak-anak untuk terus berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan 3). Menumbuhakan rasa semangat untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian dan minat bagi warga di Perum Perwita regency.
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK APOTEK HIDUP DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PADAT, TAHUNAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA Kurnia Dewi Anggraeny; Rahayu Retno Hapsari
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jp.v2i1.453

Abstract

Pembuatan apotek hidup di lingkungan pemukiman padat perkotaan sudah jarang ditemui dan perlu untuk digalakkan kembali, saslah satunya di Kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada kebutuhan warga setempat dan masih adanya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan. Pembuatan apotek hidup di lingkungan pemukiman padat Kelurahan Tahunan ini sebagai salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang tersedia sebagai bentuk program aktivitas warga dan dapat memperbaiki tingkat ekonomi. Sebelum ke tahap pembuatan apotek hidup, kami juga sudah melakukan sosialisasi mengenai apotek hidup kepada warga. Metode pelaksanaan program KKN meliputi : pendidikan masyarakat, dan praktik langsung. Dampak dari kegiatan KKN ini adalah : 1) tercipta kesadaran masyarakat tentang pentingnya Apotek Hidup, 2) sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengolah lahan kosong untuk menjadi Apotek Hidup, 3) tahap pembuatan Apotek Hidup oleh mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat, 4) lingkungan dapat menjadi lebih hijau, segar dan asri.
PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Kurnia Dewi Anggraeny
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v15i2.1071

Abstract

This paper examines the interpretation of the crime of religious blasphemy as defined by grammatical interpretation and meaning in Indonesian positive law. Background case of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. with the decision of No.1537Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr. In that case there is a phrase "Be lied to use Al-Maidah letters" mentioned Ahok in front of citizens with the context of choosing leaders according to Islam in a working visit to the Thousand Islands on 27 September 2016. The word lied is an instrument that is not neutral because the word is lied to, humbled when juxtaposed with the word of the Quran. The author uses normative juridical methods in searching for the meaning of religious defamation through the perspective of Indonesian positive law and the opinions of some Muslim jurists and scholars. Law No.1 / PNPS / Year 1965 is used as the basis and guidance in handling the issue of the Crime of Blasphemy in Indonesia, while Article 156 and Article 156 a of the Criminal Code are copies of Law No.1 / PNPS / Year 1965 which is the source in the verdict in every decision in case of defamation of religion in Indonesia. The formulation of the crime itself does not contain a clear explanation and interpretation of deeds classified as defamation of religion, so that the formulation of religious defamation rules is needed to narrow the space of interpretation in the draft Penal Code (R-KUHP). Keywords: Interpretation, Blasphemy, Legal Perspective
Criminalization Based on the Principle of Human Rights Limitation Mahrus Ali; Irwan Hafid; Kurnia Dewi Anggraeny
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v13i1.a23606

Abstract

Introduction to The Problem:  The use of criminal law to limit the freedom of citizens’ civil rights must be done with caution since it intimately links to the infringement of such rights.Purpose/Objective Study: The present study aims to explore the criteria of criminalization based on the principle of limitations of human rights.Design/Methodology/Approach: This study employed doctrinal legal research using both conceptual and statutory approachesFindings: In the policy formation of illegal acts, the legislator frequently formulates rights constraints. The criminalization criteria specified in the human rights limitation can be used to apply this restriction. Restriction-containing offenses determined by the legislature must be by law, legitimate aim, and necessity in a democratic society. A consistent model of criteria for democratic society demands does not exist. This last criterion is linked to both the proportionality principle in human rights and the concept of criminal law as a last resort.Paper Type: Research Article
Inventor’s Legal Liability upon the Invention of Artificial Intelligence in Indonesia Deslaely Putranti; Kurnia Dewi Anggraeny
Varia Justicia Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v18i1.6407

Abstract

The pace of technological development can no longer be restrained until the emergence of artificial intelligence (AI), which later turns out to negatively impact its application. AI is a computer system program created by humans. On the one hand, the invention of AI makes human work easier. On the other hand, it is also noticeable that there are several criminal cases "performed" by AI. This research is qualitative research with doctrinal approach. The data used include secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of data collection is done through document study. The research concludes that the inventor of an invention of artificial intelligence can be charged with legal responsibility by applying the limits of liability both in civil and penal sanction. Further studies are needed to answer the question of how far this responsibility can be carried out.
TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS INVENSI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA Putranti, Deslaely; Anggraeny, Kurnia Dewi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The pace of technological development can no longer be restrained until the emergence of artificial intelligence (AI) which later, turns out to have a negative impact on its application. AI is a computer system program created by humans. However, the invention of AI in one hand makes human work easier, it is also noticeable that there are several criminal cases "performed" by AI. This research is qualitative research with doctrinal research. The data used include secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data collection is done through document study. This research concludes that the inventor of an invention of artificial intelligence can be charged with legal responsibility by applying the limits of liability both in civil and penal sanction. Further studies are needed to be able to answer the question of how far this responsibility can be carried out.
Co-Authors Deslaely Putranti Fauzan Muhammadi Fauzan Muhammadi Fernando, Zico Junius Gatot Sugiharto, Gatot Hadi Nasbey Hapsari, Rahayu Retno Ilham Lahiyah Irwan Hafid Kamaludin, Aang Kasmanto Rinaldi, Kasmanto Kristiaga, Petrus Kanasius Mahrus Ali Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Mira Julita Sari Mufti Khakim Mufti Khakim, Mufti Muhammad Rizal Sirojudin Petrus Kanasius Kristiaga Rahayu Retno Hapsari Sutran, Moh. Raihan Rizaldi