Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif Fadillah, Fadillah; Cahyono, Leo Dwi
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v1i4.28

Abstract

Artikel ini secara kritis mengkaji dinamika legislasi dalam kerangka demokrasi deliberatif dengan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum (faktisitas) dan legitimasi moral (validitas) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengacu pada teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap sejumlah undang-undang, risalah rapat legislasi, serta peraturan terkait partisipasi publik. Temuan menunjukkan bahwa praktik legislasi di Indonesia masih didominasi oleh politik transaksional dan oligarki kekuasaan, sehingga menghambat terbentuknya hukum yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Meskipun kerangka normatif partisipasi publik telah diatur secara formal, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip deliberasi yang inklusif, transparan, dan rasional. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada tawaran kerangka evaluatif terhadap mekanisme legislasi yang berorientasi pada legitimasi deliberatif. Artikel ini merekomendasikan penguatan ruang publik deliberatif, reformasi sistem partisipasi, serta perbaikan mekanisme checks and balances agar proses legislasi lebih merefleksikan kehendak kolektif dalam sistem demokrasi yang substansial.
DINAMIKA POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Lestari, Ardisa; Adipati, Imam Putra; Cahyono, Leo Dwi
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9473

Abstract

Politik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan cita-cita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspek-aspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, perumusan politik hukum nasional sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan politik, dominasi kekuasaan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perumusan politik hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat luas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.