Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengenalan Ad Informandum Judicem Dan Pengaruhnya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Muhammad Haidar Ali; Dito Ardiyanto Syahta; Donna Loedi Ellizabeth; Rajendra Abdeenegara; Mochammad Diva Perdana Putra; Oei Priyono
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v5i1.119

Abstract

Abstrak Beberapa waktu lalu pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang. Hal ini menyebabkan polemik dikalangan masyarakat terkhususnya para pekerja/buruh karena UU ini lebih banyak menguntungkan para pengusaha daripada para pekerjanya. telah berdiskusi daan melihat polemik yang melindas para karyawan / buruh. Akibat dari uu tsb partai buruh membawa permasalahan ini ke mk untuk dilakukan Judicial review. Said Iqbal selaku pihak terkait tidak langsung, memberikan keterangan tambahan atau ad informandum pada persidangan tersebut. Menurut Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H Menyatakan bahwa ad informandum judicem merupakan informasi tambahan yang diberikan kepada hakim dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang Perkara yang sedang ditangani. Ad Informandum yang dimaksudĀ  masih terlalu tabu Bagi para pekerja atau buruh, padahal Tindakan tersebut berguna untuk memperjuangkan hak hak mereka yang ditindas.Pada akhirnya kami penulis menggelar sosialisasi tentang isu ini dengan menjadikan pekerja di Jl.Kertajaya Indah IV Blok F no.512 RT 002 RW 10 pada para pekerja di daerah tersebut mengenai ad informandum judicem pada Undang-undang cipta kerja dengan maksud untuk membuat mereka semua menjadi lebih mengerti tentang hal ini.Setelah kami melakukan sosialisasi ini diperoleh hasil para pekerja disini menjadi lebih mengerti terkait Ad Informandum judicem pada Undang-undang cipta kerja.
Hiwalah and its Implementation in Sharia Banking Muhammad Haidar Ali
Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/iffah.v1i1.2

Abstract

Hiwalah means a contract of help or tabarru, hiwalah is effectively applied to Islamic banking because there are rules contained therein, which provide benefits between the customer and the bank. This hiwalah activity requires fees from the first party to the second party the bank as a third party. Tabarru means giving sincerity from one individual to another without any imbalance affecting the ownership of the given person. Tabarru is carried out in providing assistance to individuals who are in conditions of economic difficulty, or to a social or religious institution that needs funds for the progress of society and religion. Therefore, tabarru 'is highly recommended in Islamic law. However, in a bank, there are services that are agreed upon as a risk from accounts payable, namely between the customer and the bank institution. Hiwalah activity itself means that activities on the responsibility of a muhil or in banking are called debtors to people who are obliged to pay debts that have such debts. Technically, Islamic banking is based on sharia principles in helping each other to ease the burden on parties who are having difficulty paying their debts, so as not to interfere with the financial cycle of economic activities in society. In transferring funds, this must be avoided from ribawi. In this article, we use literature study in al-hiwalah activities in Islamic banking according to fiqh principles.