Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENDAMPINGAN ADOPSI TEKNOLOGI PEMBAYARAN DIGITAL: MENGUATKAN UMKM MELALUI IMPLEMENTASI QRIS DI KOTA PEKANBARU Darni, Darni; Illosa, Abdiana; Hayani, Nurrahmi; Sumayyah, Yety; Nazera, Wilda
COMMUNITY SERVICE JOURNAL OF ECONOMICS EDUCATION Vol 4, No 1 (2025): Community Service Journal Of Economic Education
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/csjee.v4i1.37262

Abstract

This community service project aims to accelerate the adoption of digital payment technology among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekanbaru City through the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). The initiative was driven by the low level of digital literacy, limited transaction efficiency, and the growing need for secure and transparent payment systems. The project employed a service learningĀ approach, engaging university students in five main phases: investigation, planning, implementation, evaluation, and reflection. A total of 86 students from three classes were involved in assisting selected MSMEs through socialization, technical training, and direct application of QRIS in their daily transactions. The results indicate a significant improvement in both the understanding and usage of QRIS among MSME partners, although challenges such as limited internet access and concerns over transaction fees were still encountered. Evaluation was conducted through surveys, interviews, and field observations, while student reflections revealed that the activity effectively enhanced their academic and social competencies. This project demonstrates that collaborative engagement between universities and local communities can serve as an effective strategy to support the sustainable digital transformation of MSMEs.
Analisis Dampak Industri Ekstraktif terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus PT. Timah TBK) Nazera, Wilda; Riofita, Hendra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27675

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dengan PT. Timah Tbk sebagai studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumentasi, penelitian mengevaluasi kontribusi ekonomi PT. Timah terhadap perekonomian Indonesia dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah berkontribusi positif melalui program CSR, PKBL, dan reklamasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tingkat pengangguran rendah (3,21-3,62%) dan dampak sosial-ekonomi positif sebesar 79,2%. Namun, terdapat kasus korupsi dan praktik penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan signifikan (Rp 271-300 triliun). Temuan ini menyoroti paradoks sumber daya di mana kekayaan mineral tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan perlunya reformasi tata kelola industri pertambangan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial-ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dampak industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dengan PT. Timah Tbk sebagai studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumentasi, penelitian mengevaluasi kontribusi ekonomi PT. Timah terhadap perekonomian Indonesia dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah berkontribusi positif melalui program CSR, PKBL, dan reklamasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tingkat pengangguran rendah (3,21-3,62%) dan dampak sosial-ekonomi positif sebesar 79,2%. Namun, terdapat kasus korupsi dan praktik penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan signifikan (Rp 271-300 triliun). Temuan ini menyoroti paradoks sumber daya di mana kekayaan mineral tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan perlunya reformasi tata kelola industri pertambangan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial-ekologis dan pembangunan berkelanjutan.