<![CDATA[Poverty remains a multidimensional structural issue that poses a major challenge in the city of Surakarta. Despite various empowerment programs initiated by the local government, their effectiveness is limited by weak cross-sectoral integration, inadequate unified data, and the minimal involvement of the poor as active development agents. This study aims to analyze the effectiveness of poverty alleviation programs in realizing inclusive social justice in Surakarta. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation in several high-poverty urban villages. The findings reveal that participatory community-based approaches, integrated data systems, and cross-sectoral collaboration are crucial to improving program outcomes. Nonetheless, challenges remain, such as weak mentoring, misalignment between programs and local needs, and inequitable access to basic services. Therefore, the empowerment of the poor should be framed as the fulfillment of fundamental citizen rights rather than mere technocratic intervention. This research recommends the establishment of inclusive, data-driven policy systems that strengthen community capacity to achieve a dignified and prosperous life. Kemiskinan merupakan isu struktural multidimensi yang masih menjadi tantangan serius di Kota Surakarta. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dijalankan oleh pemerintah, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya integrasi lintas sektor, keterbatasan data terpadu, dan minimnya partisipasi masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif di Surakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di beberapa kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif, penggunaan data yang terintegrasi, dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan seperti lemahnya pendampingan, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta ketimpangan dalam distribusi layanan dasar. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat miskin harus diposisikan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, bukan sekadar intervensi teknokratis. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya sistem kebijakan yang berbasis data, inklusif, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam meraih kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.]]>
