Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Beleid : Journal of Administrative Law and Public Policy Journal of Health and Medicine
Fasyehhudin, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Dentistry Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Majelis Kode Etik Dalam Penerapan Sanksi Terhadap ASN Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Fauzan, Muhammad Fabyan; Fasyehhudin, Muhammad
Beleid Vol 3, No 1 (2025): The Role and Authority of Institutions in Law Enforcement and Environmental Mana
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/beleid.v3i1.26268

Abstract

Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan memiliki pedoman berperilaku yang disebut pedoman kode etik. Proses pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Majelis Kode Etik yang mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan aparatur sipil negara salah satunya pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penerapan pedoman kode etik adalah untuk menunjukan sikap professionalitas bekerja aparatur sipil negara yang baik dalam etika bernegara, etika berorganisasi dan etika dalam bermasyarakat. Identifikasi masalah, bagaimana kewenangan Majelis Kode Etik dalam penerapan sanksi terhadap ASN berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 98 tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN? dan Apa kendala penerapan sanksi kode etik ASN pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik ASN memiliki kewenangan melakukan proses pengawasan hingga pasca kejadian pelanggaran berupa penerimaan laporan, penelusuran, pemeriksaan, persidangan, hingga rekomendasi penjatuhan sanksi. Kendala yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran ASN akan pedoman kode etik, kapasitas pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah beban kerja dan efektivitas alur penjatuhan sanksi yang belum maksimal. Kesimpulan, Inspektorat sebagai Majelis Kode Etik belum bisa melaksanakan tugasnya dengan sesuai disebabkan oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan. Saran, Inspektorat provinsi DKI Jakarta perlu melakukan optimalisasi penanganan pengawasan hingga pasca kejadian pelanggaran kode etik.
Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Pencabutan Kebijakan Ppkm Terhadap Kesadaran Kesehatan Masyarakat Di Kota Tangerang handayani, fitri; Fasyehhudin, Muhammad; Rayhan, Ahmad
Medical : Jurnal Kesehatan dan Kedokteran Vol 2 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/medical-jkk.v2i1.275

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed the global perspective on health, including in Indonesia. The authority of the government has become crucial in responding to this health crisis. Various policies were implemented to protect the public and minimize the negative impact on public health. This study aims to understand the authority and efforts of the local government after the lifting of the PPKM (Public Activity Restrictions) policy on public health awareness in Tangerang City and to identify the obstacles faced by the Tangerang City Government after the lifting of the PPKM policy concerning public health awareness in Tangerang City. This research uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical specification, and data were obtained through in-depth interviews with sources. The research findings identify that after the PPKM policy was lifted, the Tangerang City Government did not issue new policies to follow up on the previous one. The conclusion of this study is that the Tangerang City Government continues to implement health efforts such as health protocols, surveillance, vaccination, and public communication to address the aftermath of the PPKM policy lift. The inhibiting factor post-PPKM policy lift, according to the Tangerang City Government, is the absence of any significant obstacles. This is due to the return to the public's own health awareness.
Co-Authors Ahmad Rayhan Fauzan, Muhammad Fabyan Fitri Handayani