Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pagaruyuang Law Journal
Afandy, Nasyah Manda
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keterwakilan Perempuan di BPD: Telaah Kritis Implementasi Kesetaraan Gender Di Tingkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara) Afandy, Nasyah Manda; Mahmudah, Siti; Muhammad, Hasanuddin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6883

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari upaya membangun kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan desa, dengan menggunakan pendekatan analisis perspektif fiqh siyasah. Studi kasus dilakukan di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara, dipilih sebagai lokasi studi kasus karena menunjukkan gejala rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara masih belum mencerminkan partisipasi yang substantif. Hambatan utama berasal dari struktur sosial yang patriaki, lemahnya komitmen implementasi kebijakan afirmatif, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan gender dalam ajaran Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif fiqh siyasah, partisipasi perempuan dalam lembaga permusyawaratan desa memiliki legitimasi syar’i yang kuat karena sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagimana tujuan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi berbasis nilai keislaman yang inklusif, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam mendorong representasi perempuan yang lebih adil dan setara di tingkat desa.
Keterwakilan Perempuan di BPD: Telaah Kritis Implementasi Kesetaraan Gender Di Tingkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara) Afandy, Nasyah Manda; Mahmudah, Siti; Muhammad, Hasanuddin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6934

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari upaya membangun kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan desa, dengan menggunakan pendekatan analisis perspektif fiqh siyasah. Studi kasus dilakukan di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara, dipilih sebagai lokasi studi kasus karena menunjukkan gejala rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ogan Jaya, Kabupaten Lampung Utara masih belum mencerminkan partisipasi yang substantif. Hambatan utama berasal dari struktur sosial yang patriaki, lemahnya komitmen implementasi kebijakan afirmatif, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan gender dalam ajaran Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif fiqh siyasah, partisipasi perempuan dalam lembaga permusyawaratan desa memiliki legitimasi syar’i yang kuat karena sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagimana tujuan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi berbasis nilai keislaman yang inklusif, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam mendorong representasi perempuan yang lebih adil dan setara di tingkat desa.
Co-Authors SITI MAHMUDAH