Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Media Hukum Indonesia (MHI)
Rizky, Aufa Fakhrana
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Excavator: (Studi kasus putusan No. 91/Pdt.G/2024/PN Kdi) Rizky, Aufa Fakhrana; Lintong, Sthasia; Syauqi, Zahran Rahmat
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5922

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk perikatan yang paling umum terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari, salah satunya pada transaksi jual beli excavator sebagai alat berat bernilai tinggi. Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya menurut perjanjian. Tujuan penelitian ini yakni untuk: (1) menganalisis proses hukum yang berlaku guna menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator; dan (2) menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai landasan analisis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, peraturan perundang- undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian membuktikan yakni penyelesaian sengketa wanprestasi mengenai perjanjian jual beli excavator bisa dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non-litigasi (seperti mediasi atau arbitrase), tergantung pada klausul perjanjian dan kesepakatan para pihak. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan meliputi hak untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan perjanjian, maupun pembatalan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa kejelasan isi perjanjian dan bukti tertulis sangat memengaruhi kekuatan hukum dan penyelesaian sengketasecara efektif. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi para pihak agar menyusun perjanjian secara cermat dan melibatkan penasihat hukum guna meminimalisasi potensi wanprestasi.
Implikasi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Excavator: (Studi kasus putusan No. 91/Pdt.G/2024/PN Kdi) Rizky, Aufa Fakhrana; Lintong, Sthasia; Syauqi, Zahran Rahmat
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5922

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk perikatan yang paling umum terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari, salah satunya pada transaksi jual beli excavator sebagai alat berat bernilai tinggi. Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya menurut perjanjian. Tujuan penelitian ini yakni untuk: (1) menganalisis proses hukum yang berlaku guna menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli excavator; dan (2) menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai landasan analisis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, peraturan perundang- undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian membuktikan yakni penyelesaian sengketa wanprestasi mengenai perjanjian jual beli excavator bisa dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non-litigasi (seperti mediasi atau arbitrase), tergantung pada klausul perjanjian dan kesepakatan para pihak. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan meliputi hak untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan perjanjian, maupun pembatalan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa kejelasan isi perjanjian dan bukti tertulis sangat memengaruhi kekuatan hukum dan penyelesaian sengketasecara efektif. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi para pihak agar menyusun perjanjian secara cermat dan melibatkan penasihat hukum guna meminimalisasi potensi wanprestasi.
Juridical Analysis of the Imposition of VAT on Contra Discount Revenue in Supreme Court Decision Number 5926B/PK/PJK/2025 Lie, Gunardi; Rizky, Aufa Fakhrana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19548442

Abstract

This study examines various legal issues arising in the application of Value Added Tax (VAT) on the utilization of Taxable Services obtained from outside the customs territory. Focusing on the classification of Contra Discount Revenue in the credit card industry. This study is motivated by differing interpretations between tax authorities and taxpayers regarding the scope of financial services that are excluded from taxable objects. This research applies a normative juridical method with a case-based approach, conducted through an analysis of Supreme Court Decision Number 5926/B/PK/PJK/2025, this study examines the judges' considerations in canceling fiscal corrections. The results show that Contra Discount Revenue is substantially an integral part of credit card business operations as regulated in Article 4A paragraph (3) letter d of the VAT Law, therefore it is not appropriate to classify it asmanagement service fees subject to VAT. This Supreme Court Decree reaffirms the supremacy of the substance over form principle, which requires tax authorities to ensure legal certainty and fairness for taxpayers in the cross-border financial sector.
Co-Authors Lie, Gunardi Lintong, Sthasia Syauqi, Zahran Rahmat