Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepemimpinan Transformasional: Strategi Kepemimpinan Eko Suwanto Tiga Periode Sebagai Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Juang Gagah Mardhika
Jurnal Masyarakat dan Desa Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (D3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines Eko Suwanto's transformational leadership strategy during his three terms as Chair of Commission A of the Yogyakarta Special Region Regional People's Representative Council. Transformational leadership is the main foundation for understanding how Eko Suwanto succeeded in building public trust, establishing effective communication, and inspiring his followers to achieve common goals. This study employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The findings reveal that Eko Suwanto's success was not solely based on political power but also on innovative strategies he implemented, such as personalised campaign approaches, social media utilisation, and participatory public services. These strategies have strengthened the image of inclusive leadership that is open to change. The impact of his leadership is evident in the improved performance of Commission A, harmonious relations between the government and the community, and increased citizen participation in public decision-making processes. This study recommends that the transformational leadership model applied by Eko Suwanto can serve as an example for other leaders in creating positive change and strengthening democracy at the local level. Thus, this study contributes to the development of leadership science, particularly in the context of public organisations and electoral politics in Indonesia
SINERGI PEMERINTAH DAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME minardi; Juang Gagah Mardhika
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v17i1.01

Abstract

Munculnya draft Perpres tentang Penglibatan TNI dalam penanganan terorisme di awal tahun 2026 menyita perhatian berbagai pihak. Banyak pihak mengkhawatirkan jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme maka akan terjadi pelanggaran HAM. Terlebih banyak pasal di Perpres tersebut yang multi tafsir sehingga berpeluang memunculkan pelanggaran dan penyelewengan. Selain itu, payung hukum bagi TNI dalam penanganan terorisme tidak cukup jika menggunakan Perpres. Ini bertentangan TAP MPR, karena seharusnya menggunakan Undang-undang. Bagi pihak yang sepakat berpendapat bahwa terorisme berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan yang menjadi kewenangan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan kelayakan TNI untuk terlibat dalam penanganan terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan pustaka. Dari penelitian ini didapatkan temuan bahwa kata kunci yang ditekankan baik pihak yang pro maupun kontra adalah adanya regulasi yang kuat. Karena regulasi yang kuat ini akan menjadi batasan bagi TNI maupun lembaga-lembaga lain dalam penanganan terorisme. Diantara lembaga ini perlu menjalin koordinasi agar penanganan terorisme menjadi terpadu, sehingga terhindar dari ego sektoral.