Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum PESHUM
Alayya Rihadatul Aisya
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH: ANALISIS DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK Adina latifaturrohmah; Muhammad Shandy Maulana; Clara Oktaviana; Alayya Rihadatul Aisya; Divya Triana Rahmawati
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4562

Abstract

Abstrak Pemekaran daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta untuk mencapai pemerataan pembangunan. Tentu hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan berdampak pada pelestarian budaya lokal. Namun, di sisi lain terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari pemekaran daerah ini, diantaranya yaitu melonjaknya beban anggaran negara, terjadinya konflik sosial dan politik, penyelenggaran pelayanan publik yang tidak maksimal akibat kurangnya Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, serta ketimpangan dan ketergantungan fiskal sebuah daerah. Dari sini lah muncul pertanyaan, bagaimana implementasi dari pemekaran daerah dilihat dari perbandingan das sein dan das sollen yang terjadi di masyarakat? Lalu bagaimana kemudian solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemekaran daerah? Kami menggunakan jenis penelitian kualitatif- dekriptif dengan pendekatan normatif untuk menemukan jawaban dari permasalah tersebut. Sebagai hasil dari penelitian, kami menemukan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai keberhasilan sepenuhnya dan tujuan daripada pemekaran daerah belum tercapai. Hal ini dikarenakan kebanyakan pemekaran daerah dilakukan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan terdapat kepentingan politik didalamnya. Sehingga untuk mengatasi hal itu dibutuhkan pemerintah untuk ikut berperan dalam hal penyelesaian konflik, baik melalui jalur administratif maupun jalur litigasi. Kata kunci: pemekaran daerah, implementasi, penyelesaian konflik,
Efektivitas Mekanisme Pengawasan Penegakan Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Mewujudkan Perlindungan Tenaga Kerja Aqila Fayyaza Ghafur; Astri Nuraina; Alayya Rihadatul Aisya
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15741

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Latar belakangnya menyoroti tantangan struktural seperti keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang jauh dari standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta ketidakefektifan sistem sanksi administratif dan pidana dalam memberi efek jera kepada perusahaan pelanggar, yang sering menyebabkan kecelakaan kerja berulang. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi mekanisme pengawasan dan sanksi K3, serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. Metode yang diaplikasikan ialah penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, meliputi analisis peraturan perundang-undangan, literatur, maupun doktrin hukum terkait, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menerangkan bahwa keterbatasan pengawas menyebabkan pengawasan bersifat reaktif dan melemahkan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sementara sanksi belum optimal karena inkonsistensi penegakan hukum dan kesadaran perusahaan yang rendah. Kesimpulan ini menekankan pentingnya peningkatan pengawas, supervisi pusat, dan evaluasi sanksi pidana korporasi untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors Adina Latifaturrohmah Aqila Fayyaza Ghafur Astri Nuraina Clara Oktaviana Divya Triana Rahmawati Muhammad Shandy Maulana