Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS DOKTRINAL MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA Azimattara, Muchammad Daing
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.1910

Abstract

Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang mengatur pelanggaran terhadap norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Meskipun hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hubungan dalam masyarakat adat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dari sistem hukum nasional. Hukum pidana adat yang tidak tertulis dan bersifat lokal sering kali sulit diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan punitif. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mengurangi penerimaan terhadap hukum adat, khususnya di kalangan generasi muda. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Diperlukan pengakuan yang lebih jelas terhadap hukum pidana adat serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sistem Hukum Nasional, Masyarakat Adat
ANALISIS DOKTRINAL MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA Azimattara, Muchammad Daing
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.1910

Abstract

Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang mengatur pelanggaran terhadap norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Meskipun hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hubungan dalam masyarakat adat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dari sistem hukum nasional. Hukum pidana adat yang tidak tertulis dan bersifat lokal sering kali sulit diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan punitif. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mengurangi penerimaan terhadap hukum adat, khususnya di kalangan generasi muda. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Diperlukan pengakuan yang lebih jelas terhadap hukum pidana adat serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sistem Hukum Nasional, Masyarakat Adat
The Relationship between International Law and National Law in Wartime: The Indonesian Context Azkal Fikri, Wildan; Adepio, M. Ilham; Azimattara, Muchammad Daing
Hang Tuah Law Journal VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v10i1.366

Abstract

This study examines the limitations of Indonesia’s strategy in regulating the interaction between international law and national law during wartime conditions. It focuses on three central issues: (1) the development of international and national law in both peacetime and wartime contexts; (2) the nature of their relationship within Indonesia’s legal system; and (3) Indonesian strategies for managing this relationship in situations of armed conflict. Employing a socio-legal approach integrated with a geopolitical perspective, the study conducts a comparative analysis of practices in the United States, the United Kingdom, Russia, Libya, Yemen, and Indonesia. The findings demonstrate that while the relationship between international law and national law is generally coherent and cooperative in peacetime, it becomes markedly ambivalent in wartime. Moreover, Indonesia is found to lack a comprehensive legal framework and adequate practical experience to address such conditions. The study argues that Indonesia’s capabilities and geopolitical position can function as strategic instruments to navigate and recalibrate the interaction between international law and national law in a way that is more aligned with its national interests.