Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sapientia Et Virtus J-CEKI Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights
Muh. Syah Quddus
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan? Muh. Syah Quddus; Febri Muhamad Firdaus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8686

Abstract

Peran ganda TNI dalam UU TNI yang baru menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran prinsip supremasi sipil dan risiko militerisasi urusan sipil yang dapat mengancam demokrasi. Perluasan kewenangan TNI dalam penegakan hukum dan situasi darurat juga menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak UU TNI yang baru terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif untuk menilai kelemahan substantif dalam UU TNI yang baru dan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum. Penelitian ini mengungkap adanya pergeseran signifikan peran militer dalam struktur pemerintahan yang berujung pada meningkatnya pengaruh militer di ranah sipil. Identifikasi motif politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI mengungkap bahwa perubahan tersebut didorong oleh kepentingan tertentu, baik dari kalangan sipil maupun aktor militer, yang ingin memperluas dominasi militer di luar fungsi pertahanan. Analisis mengenai dampak revisi ini terhadap tata pemerintahan yang baik menunjukkan adanya potensi kemunduran dalam transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat kekhawatiran akan menurunnya kualitas tata pemerintahan yang baik akibat penempatan militer pada posisi sipil yang strategis.
Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Muh. Syah Quddus; Atqo Darmawn Aji
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v10i1.726

Abstract

Persaingan usaha yang sehat merupakan faktor penting dalam mendorong perekonomian nasional yang adil dan kompetitif, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun KPPU berwenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha, namun aturan mengenai acara pidana yang belum jelas menyebabkan kelemahan dalam penanganan perkara pelanggaran, sehingga memerlukan perubahan undang-undang untuk membuat kewenangan KPPU lebih tegas dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlunya perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat kewenangan KPPU dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU membutuhkan kewenangan yang lebih kuat untuk berfungsi secara efektif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penguatan kewenangan KPPU tidak hanya akan meningkatkan mekanisme penegakan hukum yang terkait dengan persaingan usaha, tetapi juga akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan .
Copyright Challenges and Opportunities for the Integration of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Indonesian Higher Education Learning Muh. Syah Quddus; Arika Dwi Astuti
Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2024): December : Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/iclehr.v1i2.32

Abstract

The use of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in higher education in Indonesia offers great opportunities, but faces significant challenges related to copyright. The technology is capable of generating new content that supports more adaptive learning, but raises questions regarding the ownership of intellectual works, especially in the context of “fair use” and copyright protection. This research aims to examine the legal challenges in the integration of GenAI in Indonesian higher education learning as well as opportunities for its development. The method used is juridical-normative research, by analyzing secondary data from relevant regulations, books, and journals. The results show that the lack of clarity in copyright regulations in Indonesia can hinder the optimal utilization of GenAI. Nevertheless, this technology offers significant potential to improve the personalization of learning and the quality of higher education in Indonesia, provided that comprehensive and specific regulations are developed soon.
Co-Authors Arika Dwi Astuti Atqo Darmawn Aji Febri Muhamad Firdaus