Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia Nadianti, Eltasya; Ali Kusumo, Bambang
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4135

Abstract

Politik hukum pidana merupakan wujud kebijakan negara dalam membentuk sistem hukum pidana yang efektif serta responsif terhadap perkembangan masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji arah serta isi dari politik hukum pidana dalam konteks pembaruan KUHP yang telah disahkan pada 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap materi KUHP terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi KUHP mencerminkan upaya kodifikasi ulang hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Namun demikian, sejumlah pasal seperti penghinaan terhadap Presiden serta pengakuan terhadap hukum adat (living law) menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM universal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang progresif terhadap arah politik hukum pidana dalam KUHP baru agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional dan demokratis.
Pendekatan Hukum terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik: Inovasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi Nadianti, Eltasya; Ali Kusumo, Bambang
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan akuntansi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang. Fokus kajian diarahkan pada peran strategis akuntansi forensik dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi, menelusuri, dan membuktikan aliran dana ilegal secara sistematis dan berbasis data. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif dan studi perbandingan terhadap praktik internasional, khususnya di Amerika Serikat, di mana akuntansi forensik telah lama digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum kejahatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik di Indonesia masih terbatas karena belum adanya landasan hukum yang kuat yang mengatur pengakuan formal terhadap profesi akuntan forensik dalam proses peradilan pidana. Meski demikian, akuntansi forensik terbukti memiliki potensi besar dalam mengatasi hambatan pembuktian, terutama dalam menelusuri transaksi keuangan yang kompleks, seperti layering dan penggunaan rekening atas nama pihak ketiga. Selain itu, penggunaan teknologi audit seperti Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs) memungkinkan proses analisis data transaksi skala besar secara akurat dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional, pengembangan kapasitas profesional akuntan forensik, serta peningkatan kerja sama lintas sektor antara aparat hukum dan ahli keuangan. Dengan langkah tersebut, akuntansi forensik dapat berkontribusi signifikan dalam mengefektifkan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.