Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Cjr) Ray, Keysha Gordiola Zahra; Hamonangan, August
HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i2.123

Abstract

Human trafficking is one of the crimes that is currently rampant in Indonesia, which is carried out in an organized manner by an individual or group of people with the aim of exploiting someone either economically or sexually. Based on data obtained by SIMFONI PPA, there were 678 victims of human trafficking in 2021. The problems that will be studied are how the criminal law policy is towards human trafficking, what are the factors causing human trafficking and to what extent law enforcement is against human trafficking cases based on a case study of decision Number 60/Pid.Sus/2020/PN.Cjr. The research method used is normative juridical which is descriptive analytical in nature. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking is a product of criminal law policy formed by the government. The form of legal protection that can be obtained by victims of criminal acts can be in the form of restitution rights, rehabilitation, and confidentiality of identity. This study is expected to provide recommendations for improving law enforcement policies and practices in eradicating TPPO in Indonesia.
PENGAJUAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA MENGANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI Hamonangan, August
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8198

Abstract

DPRD mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Metode  analisis yang digunakan adalah yuridis normative, Hasil penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggunakan Hak Interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E. Urgenitasnya adalah langkah Gubernur dalam penyelenggaraan formula e dan membuat kesepakatan dengan pihak FEO menuai kritikan keras. Gubernur telah menghambur-hamburkan dana APBD DKI. Apalagi, keputusan itu tanpa melibatkan DPRD DKI saat dana penyelenggaraan Formula E dimasukkan dalam APBD perubahan 2019. Pengawasan DPRD dengan menggunakan hak interpelasi terhadap penyelenggara formula-e secara teoritis sudah tepat sasaran mengingat DPRD menggunakan hak interpelasi hanya untuk meminta transparansi pengelolaan anggaran APBD formula-e Jakarta agar dapat mengantisipiasi terjadinya tindak pidana korupsi. Mengingat berdasarkan temuan BPK bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar commitment fee sebesar Rp564 miliar kepada Formula E Operation (FEO). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. Untuk itu, KPK terus menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E Jakarta. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua Hamonangan, August; Anugrah, Herliyant Marsal; Robbani, Hamzah
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2024): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v1i1.2

Abstract

The era of globalization brings numerous challenges to human rights violations worldwide, including in Indonesia. The human rights issue in Papua, known for its rich natural resources and cultural diversity, has become a controversial topic. Papua faces various problems, including friction between indigenous communities and non-Papuan immigrants, disinformation campaigns, and reports of human rights violations by the Indonesian security forces. Factors adding to the complexity of the situation in Papua include its colonial background, local power dynamics, and advancements in communication technology. The principle of legality plays a crucial role in this context, ensuring every government action is based on existing laws. This qualitative research explores the application of the legality principle concerning human rights violations by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua, focusing on the protection of human rights for Papuans. The research results show that the legality principle emphasizes the importance of government actions being based on existing laws and the need for consistent application of laws that do not conflict with human rights. The conflict in Papua requires a holistic solution approach, considering political, social, and cultural elements and strengthening education about human rights and the development of social infrastructure.
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP Safira, Rayhanisa; Hamonangan, August
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1748

Abstract

weu