Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformasi Birokraasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transportasi Di Derah Tertinggal Arifin; Sumarmo
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi 
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i1.480

Abstract

Pemerintahan Republik Indonesia dalam lingkup birokrasi Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik good governance.(Budi Mulyawan (2009) Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perizinan perdagangan antar daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.
Reformasi Birokrasi Jalan Di Tempat Pertiwi; Suparno; Sumarmo
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.492

Abstract

Ketika Indonesia memasuki reformasi politik, pada tahun 1998, ada tuntutan yang kuat dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alasan yang dapat mendukung harapan itu adalah reformasi birokrasi. Namun pergantian kekuasaan di era reformasi tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terkesan berjalan di tempat, Penyebab utamanya adalah perilaku komunikasi pemimpin dalam situasi politik tersebut, terjebak dalam bentuk top down. Dalam pola masyarakat mekanik sulit untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik.