<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya keterbukaan informasi publik di lingkungan legislatif daerah, khususnya terkait publikasi risalah rapat. Risalah rapat merupakan salah satu bentuk informasi yang wajib disediakan oleh badan publik sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui praktik publikasi risalah rapat yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak terkait, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi risalah rapat oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih terbatas pada rapat paripurna saja, sedangkan jenis rapat lainnya yang bersifat terbuka belum tersedia untuk diakses publik. Kondisi ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem dokumentasi dan digitalisasi arsip risalah, publikasi yang dilakukan secara berkala melalui situs resmi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara lebih optimal di lingkungan legislatif daerah. This study is motivated by the limited implementation of public information disclosure within the regional legislative environment, particularly in the publication of meeting minutes. Meeting minutes are a mandatory form of public information that supports transparency and accountability. This research aims to examine how public information disclosure is practiced through the publication of meeting minutes by the Secretariat of the Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) of Bandung City. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through a study of laws and regulations, interviews with relevant stakeholders, and a review of related literature. The findings reveal that the publication of meeting minutes is still limited to plenary sessions, while other types of meetings that should be publicly accessible remain unpublished. This indicates ongoing limitations in the implementation of public information principles. Therefore, improvements are needed in documentation systems, digital archiving of meeting minutes, regular publication through the official website, and capacity-building for human resources to ensure more effective transparency and accountability in the regional legislative body.]]>
