Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Sidauruk, Averin Dian Boruna
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya Sidauruk, Averin Dian Boruna
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11386

Abstract

Belum terpenuhinya jaminan atas hak-hak anak di Indonesia tercermin dari semakin meningkatnya angka pelanggaran hak terhadap anak. Pemenuhan dan perlindungan hak anak sudah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga hingga pemerintah.. Melalui Konvensi Hak-Hak Anak, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati serta bertanggung jawab atas anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn 1945 telah menyebutkan kewajiban negara atas perlindungan hak-hak anak dan dituangkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Amandemen UUD NRI Thn 1945 melahirkan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti  KPAI yang dibentuk pasca adanya pengakuan dan jaminan hak-hak anak. Kedudukannya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain Indonesia, Tiongkok dan Britania Raya  juga memiliki Komisi Anak dan perlindungan anak diatur dalam Konstitusi negara masing-masing dan Undang-Undang di bawahnya. Artikel ini akan memuat studi perbandingan kedudukan lembaga negara anak yang ada di Indonesia, Britania Raya dan Tiongkok. Hasilnya, KPAI dengan tujuh tugas pokok ternyata belum mampu mengoptimalisasikan penyelenggaraan perlindungan anak karena ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan pengembangan kebijakan KPAI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Sidauruk, Averin Dian Boruna
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20190

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan kewenangan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang Cipta Kerja mengakibatkan pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, terutama dalam aspek perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup. Selain mempersempit ruang kebijakan daerah, perubahan ini juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mereduksi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan lingkungan hidup berbasis karakteristik lokal agar prinsip good environmental governance tetap terwujud.
Co-Authors