<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum dan wawancara lapangan terhadap para pejabat kepolisian yang terlibat langsung dalam proses PTDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PTDH telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi pengakhiran dinas. Prosedur yang dilalui mencakup pelaporan, audit investigasi, pemeriksaan pendahuluan, pembentukan Komisi Kode Etik, sidang, hingga pelaksanaan upacara PTDH. Faktor utama dalam penjatuhan PTDH antara lain meliputi beratnya pelanggaran, rekam jejak anggota, dan dampak terhadap institusi. Meskipun proses PTDH berjalan sesuai aturan, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta kebutuhan penguatan kapasitas personel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik secara transparan dan adil guna menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. This study aims to analyze the implementation of Dishonorable Dismissal (PTDH) procedures for members of the Indonesian National Police at the Central Mamuju Resort Police, as well as to identify the key factors considered in the imposition of such sanctions. Employing a normative-empirical approach, the research combines legal document analysis with field interviews involving police officers directly engaged in the PTDH process. The findings indicate that the procedures follow the provisions set out in Police Regulation Number 7 of 2022 on the Code of Professional Ethics and Police Regulation Number 1 of 2019 concerning the termination of service administration. The procedural stages include reporting, investigative audits, preliminary examinations, the formation of the Ethics Code Commission, hearings, and the formal PTDH ceremony. The main considerations in issuing PTDH sanctions include the severity of the offense, the officer’s track record, and institutional impact. Although the PTDH process aligns with legal standards, the study identifies challenges such as limited public outreach and the need for enhanced personnel capacity. This research underscores the importance of upholding the professional ethics code transparently and fairly to maintain institutional integrity and strengthen public trust in the police.]]>
