Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Algoritma K-Prototype dalam Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 Rais, Zulkifli; Annas, Suwardi; Muhammad Refaldy
VARIANSI: Journal of Statistics and Its application on Teaching and Research Vol. 6 No. 03 (2024)
Publisher : Program Studi Statistika Fakultas MIPA UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/variansiunm20

Abstract

Clustering is something that is used to analyze data both in machine learning, data mining, pattern engineering, image analysis and bioinformatics. To produce the information needed for a data analysis using the clustering process, this is because the data has a large variety and amount. Researchers will use the K-Prototype method where this method becomes an efficient and effective algorithm in processing mixed-type data. The K-Prototype algorithm has problems in finding the best number of clusters. So, in this paper, researchers will conduct research by finding the best number of clusters in the K-Prototype method. There are many ways to determine this, one of which is the Elbow method. The determination of this method is seen from the SSE (Sum Square Error) graph of several number of clusters. The results of the clustering formed 2 clusters which were considered optimal based on the value of k that experienced the greatest decrease. The results showed that, cluster 1 is a cluster that has characteristics of people's welfare which is better than cluster 2.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Refaldy; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Refaldy; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.