Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Keadilan J-CEKI PESHUM
Nisa Fadhilah
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Iqbal Armanda; Nisa Fadhilah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.10121

Abstract

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara tegas ketentuan mengenai penganiayaan, khususnya dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan penganiayaan dalam KUHP serta menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah memberikan landasan hukum yang cukup dalam menjerat pelaku penganiayaan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian yang lemah, intervensi pihak luar, serta kecenderungan penyelesaian secara non-litigasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang konsisten dan profesional agar keadilan bagi korban dapat terpenuhi serta pelaku memperoleh hukuman yang setimpal.
Kepemilikan Sajam dalam Budaya Lokal: Batas antara Tradisi dan Tindak Pidana Debi Anggara; Nisa Fadhilah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.9215

Abstract

Kepemilikan senjata tajam (sajam) dalam masyarakat adat kerap kali bukan semata sebagai alat melukai, melainkan memiliki nilai simbolik yang berkaitan erat dengan identitas budaya, status sosial, hingga warisan leluhur. Namun demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, kepemilikan sajam tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi hukum kepemilikan sajam dalam konteks budaya lokal, serta menggali batasan antara pelestarian tradisi dan pemidanaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori legal pluralism serta living law, penelitian ini menemukan adanya kekosongan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi praktik budaya tersebut. Akibatnya, terjadi potensi kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya lahir dari kearifan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi hukum yang lebih adaptif, yang mampu menghargai nilai budaya tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan ketertiban umum. Harmonisasi antara hukum negara dan norma lokal menjadi langkah strategis dalam menciptakan keadilan yang kontekstual dan berakar pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.
HARMONISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PERJANJIAN Akhsanal Viqria, Adinda; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w8mh1h47

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi, temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Penipuan, Perjanjian, Pidana, Perdata
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RUU TPKS DALAM PEMENUHAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Nisa Fadhilah; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vzqgy904

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh sistem hukum yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan keadilan berbasis gender, sehingga mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan normatif. Berangkat dari kebutuhan untuk menggeser paradigma hukum dari berorientasi pada pelaku menjadi berpihak pada korban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. RUU TPKS memperkenalkan perubahan penting, antara lain perluasan definisi kekerasan seksual, penambahan jenis alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan bukti elektronik, serta pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif seperti ketidakjelasan redaksional dan belum diaturnya femisida secara eksplisit. Kebaruan utama dalam kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap hubungan antara substansi norma RUU TPKS dengan prinsip keadilan gender, sekaligus menyoroti tantangan implementasi yang dapat menghambat efektivitasnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, serta menjadi landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kata Kunci: RUU TPKS, kekerasan seksual, keadilan gender, hukum normatif, perlindungan korban
HARMONISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PERJANJIAN Akhsanal Viqria, Adinda; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w8mh1h47

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi, temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Penipuan, Perjanjian, Pidana, Perdata
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Faisal Jauhar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Ahyarudin; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/k7g4a797

Abstract

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk hak kesejahteraan bagi perangkat desa yang seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, pemberian THR di berbagai desa masih menghadapi persoalan diskriminasi administratif dan maladministrasi yang berdampak pada kepastian hak dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi administratif dan maladministrasi dalam pengaturan THR bagi perangkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam besaran, mekanisme, dan waktu pemberian THR tanpa dasar hukum yang jelas, yang mengarah pada diskriminasi administratif. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan prosedur, serta penetapan tunjangan secara sepihak. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi kerja perangkat desa, kepercayaan publik, dan stabilitas kelembagaan desa. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan THR yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: Diskriminasi Administratif; Maladministrasi; Tunjangan Hari Raya; Perangkat  Desa; Tata Kelola Pemerintahan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Faisal Jauhar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Ahyarudin; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/k7g4a797

Abstract

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk hak kesejahteraan bagi perangkat desa yang seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, pemberian THR di berbagai desa masih menghadapi persoalan diskriminasi administratif dan maladministrasi yang berdampak pada kepastian hak dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi administratif dan maladministrasi dalam pengaturan THR bagi perangkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam besaran, mekanisme, dan waktu pemberian THR tanpa dasar hukum yang jelas, yang mengarah pada diskriminasi administratif. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan prosedur, serta penetapan tunjangan secara sepihak. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi kerja perangkat desa, kepercayaan publik, dan stabilitas kelembagaan desa. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan THR yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: Diskriminasi Administratif; Maladministrasi; Tunjangan Hari Raya; Perangkat  Desa; Tata Kelola Pemerintahan.
Co-Authors Adinda Akhsanal Viqria Ahyarudin Debi Anggara Fachry Abda El Rahman Iqbal Armanda Muhammad Faisal Jauhar