Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fundamental Justice Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Dicky Hartono
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN DALAM KASUS PT TIMAH TBK. Hartono, Dicky; Dicky Hartono; Michael Fredson Soselisa; Muhammad Rasya Hamami; Krisna Irawan
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5096

Abstract

Kasus PT.Timah.Tbk. yang tidak hanya merugikan negara ternyata juga melibatkan masyarakat dan warga pulau setempat dan kasus ini sudah viral dengan kerugian mencapai 271T dan melibatkan dari berbagai sektor, lingkungan, pencemaran, ekonomi pada warga dan lain sebagainya. Dikarenakan nominal yang sangat besar dari kerugian negara maupun lingkungan masyarakat, Kasus ini sudah banyak di analisa dan di teliti pada pihak berwajib, seperti KPK, DPR, Kejaksaan Agung dan Lembaga–lembaga lain nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan kelemahan yang berfungsi pada pengawasan pemerintah kepada aktivitas atau pekerjaan pertambangan PT.TIMAH Tbk. yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat atas terjadinya kerugian dikarenakan lemah nya pengawasan dalam operasional PT.TIMAH Tbk. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan khusus. Hasil dalam penelitian ini adalah beberapa sektor seperti investor maupun warga lokal merasa sangat dirugikan pada kasus ini, dan menurunkan rasa kepercayaan kepada pejabat pemerintah dalam kasus ini yang rakyat sudah percayakan, Walaupun pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam kasus perihal ini. tetapi sebagai bangsa negara yang berdemokrasi dan memiliki tujuan negara yang Transparant atau terbuka dan masyarakat yang ikut terlibat dalam kerugian ini.    
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Live Shopping di Platform Digital Kunarso Kunarso; Dicky Hartono; Rena Fandani; Michael Fredson Soselisa
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2026): Mei : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i2.1642

Abstract

The development of digital technology has transformed trading patterns through the emergence of live shopping, a phenomenon that enables real-time interaction between sellers and consumers. Although it offers marketing efficiency, this model poses significant legal risks, including misleading information, promotional manipulation, and product non-conformity. This study aims to analyze legal certainty in consumer protection within live shopping transactions, examine the forms of business actors’ liability for consumer losses, and identify obstacles to regulatory implementation along with efforts to strengthen supervision.The research method employed is normative legal research using both a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that legal certainty in consumer protection within this ecosystem is grounded in the integration of Law No. 8 of 1999 (Consumer Protection Law) as the lex generalis and Government Regulation No. 80 of 2019 (Electronic Commerce/PMSE) as the lex specialis, which recognizes the validity of real-time electronic contracts. The legal liability of business actors is strict liability in nature, in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law, and may also be construed as a tort (Article 1365 of the Civil Code) in cases involving distortion of visual information.However, the effectiveness of these regulations is hindered by the ephemeral nature of transactions and low levels of digital literacy. This study recommends the implementation of technology-based supervisory systems (suptech), strengthening the oversight function of platforms (PPMSE), and policy synchronization between the Ministry of Trade and the Ministry of Communication and Informatics in standardizing business actor verification to ensure the security of the digital commerce ecosystem.
Co-Authors Hartono, Dicky Krisna Irawan Kunarso Kunarso Michael Fredson Soselisa Muhammad Rasya Hamami Rena Fandani