Perang asimetris, khususnya perang informasi, menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, terutama dengan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perang informasi yang dilakukan oleh OPM, dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui analisis dokumen dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM menggunakan propaganda, disinformasi, dan narasi berbasis isu-isu sensitif, seperti pelanggaran HAM, untuk menciptakan polarisasi sosial dan delegitimasi pemerintah Indonesia. Strategi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat utama dalam menyebarluaskan pesan secara luas dan cepat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti penguatan regulasi digital, kampanye kontra-narasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Namun, efektivitas upaya ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kapasitas intelijen. Kesimpulannya, perang informasi oleh OPM memberikan dampak multidimensi terhadap stabilitas nasional, memerlukan respons terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan investasi dalam teknologi keamanan siber sebagai langkah strategis untuk menangkal ancaman tersebut.