Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Keterlibatan Jepang Dalam Perang Dunia I dan Faktor dari Keberhasilan Perang Taufik Bagus Murdianto; Oktaheroe Ramsi; Syaiful Anwar
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.815 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2424

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kaitan antara kemampuan negara dalam memobilisasi sumber daya nasional dengan keberhasilan perang dan bagaimana kaitannya diplomasi untuk membangun persekutuan, kekuatan berperang, dan keberhasilan perang lalu apa saja nilai/prinsip dari keterlibatan Jepang pada perang Dunia I yang dapat diambil oleh Indonesia di dalam membangun kemampuan, kekuatan, dan sistem pertahanan negara. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Jenis data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, buku maupun sumber lainnya. Hal penelitian menyatakan bahwa keunggulan Jepang dalam hal sumber daya bahwa tentara Jepang sangat terorganisir dan terstruktur, strategi yang dibuat pun efektif sehingga perbandingan jumlah tentara dengan musuh tidak menghalangi Jepang untuk mendapatkan kemenangan. Diplomasi yang dilakukan dengan bekerja sama dan bersekutu dengan Inggris. Inggris percaya bahwa Jepang mampu menjaga daerah kekuasan nya di wilayah Asia karena sebelumnya telah membuktikan kekuatannya dalam mengalahkan Rusia. Prinsip dan nilai yang dapat diikuti oleh Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tentara sehingga tercipta kekuatan dan pertahanan negara. Selain itu, penting kiranya menjalin hubungan yang baik dengan banyak negara tanpa ada keberpihakan.Kata kunci: Perang Rusia-Jepang, Perang Dunia I, Jepang. AbstractThe purpose of this study is to find out how the relationship between the country’s ability to mobilize national resources with the success of the war and how diplomacy is related to building alliances, fighting strength, and war success. Indonesia in building the capability, strength and national defense system. The research method used is qualitative with a literature study approach. The type of data used is secondary data sourced from scientific literature, books and other sources. This research states that Japan’s superiority in terms of resources is that the Japanese army is very organized and structured, the strategy made is also effective so that the comparison of the number of troops with the enemy does not prevent Japan from getting victory. Diplomacy carried out in cooperation and alliance with the UK. Britain believed that Japan was able to maintain its territory in Asia because it had previously proven its strength in defeating Russia. Principles and values that can be followed by Indonesia by increasing the quality and quantity of the army so as to create national strength and defense. Apart from establishing good relations with many countries without taking sides.Keywords: Russo-Japanese War, World War I, Japan
EFEKTIVITAS STRATEGI ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) DALAM MENJEMBATANI KEPENTINGAN SEMUA NEGARA DI KAWASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTAHANAN INDONESIA Oktaheroe Ramsi; Anak Agung Banyu Perwita; Yusuf Ali; Susilo Adi Purwantoro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3742-3754

Abstract

Ketidakpastian situasi global mendorong semua negara menyusun strategi untuk survive dalam memperjuangkan keberlanjutan kepentingan nasionalnya. Hal ini memicu beberapa negara, terutama major power untuk berupaya meluaskan pengaruh dan kekuasaan demi membangun hegemoni di berbagai belahan dunia sehingga terjadi rivalitas. Munculnya China sebagai hegemoni baru dengan konsep BRI memancing AS sebagai negara super power untuk menghadang kepentingan China, khususnya di Indo-Pasifik dengan menggandeng beberapa negara di kawasan dalam kerja sama pertahanan, seperti QUAD, AUKUS, dan lain-lain. Rivalitas ini menyebabkan konstelasi geopolitik di kawasan meningkat yang berimbas kepada negara-negara di sekitar, termasuk ASEAN. Untuk menetralisir rivalitas major power dan menjaga stabilitas kawasan, ASEAN mengeluarkan konsep AOIP sebagai strategi dan diplomasi guna menjembatani semua kepentingan di kawasan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat membantu menjelaskan dan menganalisis topik penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana efektivitas strategi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dalam menjembatani kepentingan semua negara di kawasan dan dampaknya terhadap pertahanan Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep AOIP efektif digunakan sebagai “bridging” bagi kepentingann negara-negara ASEAN bahkan negara major power di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga menunjukan bahwa konsep pertahanan Indonesia yang menganut prinsip defensif aktif dihadapkan dengan situasi di kawasan dan global masih sangat relevan.
Sosialisasi dan Pendampingan Kadet S1 Sejarah Militer Universitas Pertahanan Pada Usulan Gelar Pahlawan Nasional Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Ramsi, Oktaheroe; Subiantoro, Yudi; Manurung, Hendra; Pertiwi, Yuliana Anggun; Pannyiwi, Rahmat
Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Desember)
Publisher : Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59585/sosisabdimas.v3i1.548

Abstract

This article describes how the proposal for state awards given by the President to every Indonesian citizen or someone who has died is known as the awarding of the title of national hero. On November 20, 2024, 25 cadets of the Military History Bachelor's Degree from the Faculty of Defence Strategy, Indonesian Defence University accompanied by the Head of the Study Program, lecturers, and staff attended the 'Seminar on the Proposal for the Title of National Hero in the Name of Wongsonegoro' at the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia. Mr. Wongsonegoro was born on April 20, 1897, and died on March 4, 1978. He was Deputy Prime Minister of Indonesia in the Ali Sastroamidjojo I Cabinet from 1953 to 1955 and Minister of Education and Culture of Indonesia from 1951 to 1952. In addition, during the preparation for Indonesian independence, he also joined the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (BPUPKI), representing the city of Surakarta, together with Wuryaningrat, Sosrodiningrat, and Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI was an agency formed by Japan to prepare for Indonesian independence. This title is given to those who have rendered services and dedication and fought for the nation and state. This title is also given to those who have rendered services, dedicated, and fought for the nation-state. It revealed that the proposal to grant the title of National Hero to Mr. Wongsonegoro is a form of state appreciation given by the President to Indonesian citizens or someone who has died, for acts of heroism, devotion, philanthropy, and extraordinary eternal work to the nation and state.
Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Bioterorisme di Indonesia Harnanda, Marcellino Abel; Ramsi, Oktaheroe; Afifuddin, Mochammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5429

Abstract

Bioterorisme merupakan ancaman yang dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas negara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mencegah dan menangani ancaman bioterorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam pencegahan bioterorisme melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep bioterorisme, teori keamanan nasional dan Teori Keamanan Nasional dengan Pendekatan Intelijen dan Pengawasan. Pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka dengan menggunakan literatur terdahulu dan sumber-sumber lain di internet. Penelitian ini mencakup analisis tentang karakteristik teknik deteksi dini, serta kebijakan-kebijakan penanggulangan ataupun mitigasi yang harus diambil untuk meminimalkan dampak serangan bioterorisme. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi global untuk melawan bioterorisme dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman di masa sekarang dan masa depan.
Filsafat Kekuasaan dalam Peperangan Asimetris: Kajian tentang Legitimasi dan Otoritas Usman, Pasha Atta; Ramsi, Oktaheroe; Suhirwan, Suhirwan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5413

Abstract

Kajian tentang filsafat kekuasaan dalam konteks perang asimetris adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika legitimasi dan otoritas menjadi dasar tindakan serta strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak seimbang secara militer atau ekonomi. Terutama dalam perang asimetris, di mana pihak yang lebih lemah secara konvensional berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, isu legitimasi memainkan peran penting di semua hal saat berusaha untuk mendapat dukungan dan moralitas dalam pandangan umum publik serta masyarakat internasional. Dalam penelitian ini, kami menganalisis bagaimana aktor-aktor yang terlibat mengembangkan otoritas moral, politik dan sosial guna mengimbangi ketimpangan kekuatan dengan cara-cara non-konvensional seperti melalui narasi ideologis kampanye informasi bentuk lain dari perang hibrida. Dengan pendekatan filsafat politik dan etika, kajian ini mempertimbangkan konsep-konsep seperti ”just war theory”, legitimasi aksi kekerasan, serta batasan moral dalam operasi yang berpotensi mengorbankan hak-hak sipil dan lembaga internasional hukum. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas bagaimana kekuasaan dan otoritas dikonseptualisasikan serta dipertahankan dalam perang asimetris, dan apa dampaknya terhadap stabilitas global keamanan.
Dinamika Perang Asimetris dalam Strategi Perang Informasi OPM terhadap Keamanan Nasional Moya, Luis; Afifuddin, Mochammmad; Ramsi, Oktaheroe
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5365

Abstract

Perang asimetris, khususnya perang informasi, menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, terutama dengan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perang informasi yang dilakukan oleh OPM, dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui analisis dokumen dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM menggunakan propaganda, disinformasi, dan narasi berbasis isu-isu sensitif, seperti pelanggaran HAM, untuk menciptakan polarisasi sosial dan delegitimasi pemerintah Indonesia. Strategi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat utama dalam menyebarluaskan pesan secara luas dan cepat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti penguatan regulasi digital, kampanye kontra-narasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Namun, efektivitas upaya ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kapasitas intelijen. Kesimpulannya, perang informasi oleh OPM memberikan dampak multidimensi terhadap stabilitas nasional, memerlukan respons terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan investasi dalam teknologi keamanan siber sebagai langkah strategis untuk menangkal ancaman tersebut.
Dinamika Perang Asimetris dalam Strategi Perang Informasi OPM terhadap Keamanan Nasional Moya, Luis; Afifuddin, Mochammmad; Ramsi, Oktaheroe
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5365

Abstract

Perang asimetris, khususnya perang informasi, menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, terutama dengan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perang informasi yang dilakukan oleh OPM, dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui analisis dokumen dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM menggunakan propaganda, disinformasi, dan narasi berbasis isu-isu sensitif, seperti pelanggaran HAM, untuk menciptakan polarisasi sosial dan delegitimasi pemerintah Indonesia. Strategi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat utama dalam menyebarluaskan pesan secara luas dan cepat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti penguatan regulasi digital, kampanye kontra-narasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Namun, efektivitas upaya ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kapasitas intelijen. Kesimpulannya, perang informasi oleh OPM memberikan dampak multidimensi terhadap stabilitas nasional, memerlukan respons terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan investasi dalam teknologi keamanan siber sebagai langkah strategis untuk menangkal ancaman tersebut.
Hedging through Defense Diplomacy: Indonesia’s Non-Alignment in the Age of Emerging Technologies Suminar, Sekar Hesti; Perwita, Anak Agung Banyu; Ramsi, Oktaheroe
Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art Vol 3 No 4 (2025): Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ajstea.v3i4.7112

Abstract

Indonesia’s long-standing doctrine of a “free and active” foreign policy is increasingly reinterpreted in the 21st century as a strategic hedging approach, enabling the state to navigate intensifying great-power competition and rapid technological change. This study examines the emergence of defense diplomacy as a core instrument of Indonesia’s hedging strategy, allowing engagement with major powers and access to evolving defense technologies without compromising its non-aligned identity. Using a qualitative case study method, the research contrasts two key partnerships: the PT Len–Thales combat management system contract, representing Indonesia’s engagement with Western technology, and the ongoing Indonesia–India BrahMos missile negotiations, exemplifying diversification beyond traditional suppliers. The findings demonstrate that cultivating diverse, well-managed defense relationships mitigates overdependence on a single partner, enhances indigenous technological capacity, and advances strategic autonomy. This analysis argues that Indonesia’s hedging constitutes a contemporary articulation of non-alignment, reconciling normative commitments to sovereignty with pragmatic uncertainty management amid emerging technologies. By situating this dynamic within the broader framework of middle power diplomacy in the Indo-Pacific, the study underscores the growing relevance of defense diplomacy in safeguarding national interests in a fluid and contested geopolitical environment.
Building Regional Readiness Indonesia’s Leadership in Enhancing AHA Centre’s Disaster Response Capabilities Rahmadhani, Putri; Perwita, Anak Agung Banyu; Ramsi, Oktaheroe
International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences Vol 3 No 3 (2025): International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ijhess.v3i3.6951

Abstract

Indonesia, one of the most disaster-prone countries in the world, plays a strategic role in advancing regional disaster preparedness through its leadership in the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). This study examines Indonesia’s leadership in the AHA Centre by employing the theoretical frameworks of Security Community (Karl Deutsch) and Norm Life Cycle (Finnemore & Sikkink) to analyze how Indonesia promotes cooperative norms and fosters a collective regional identity in disaster management. Utilizing a qualitative approach, the study evaluates Indonesia’s contributions in policy harmonization, operational readiness, resource mobilization, and norm internalization across ASEAN member states. The findings indicate that Indonesia functions as a norm entrepreneur by leading initiatives such as joint training programs, simulation exercises, information-sharing mechanisms, and the development of early warning systems—efforts that significantly enhance regional resilience and inter-state collaboration. Nonetheless, the study also identifies key challenges, including disparities in national disaster management capacities, inconsistent political commitment, and technological integration gaps, which impede the full realization of a cohesive regional response. The study concludes that Indonesia’s leadership has been instrumental in strengthening both national and regional disaster management frameworks and advancing ASEAN’s vision of a resilient community. Sustained efforts in policy alignment, capacity building, and resource sustainability are essential for deepening ASEAN’s collective disaster preparedness and response mechanisms.
Gold Rush 2.0: US Defense Political Economy Amid Dollar Decline and Bullion Rise Simamora, Yohana Meyrida; Perwita, Anak Agung Banyu; Ramsi, Oktaheroe
International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences Vol 3 No 3 (2025): International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ijhess.v3i3.7395

Abstract

The global financial system is undergoing a profound shift that challenges the reserve currency dominance of the US dollar, driven by escalating national debt, persistent inflation, and intensifying geopolitical tensions. This environment has triggered what can be described as “Gold Rush 2.0,” marked by rising gold prices and declining confidence in fiat currencies. A critical inflection point is evident in the fact that US debt servicing costs ($970 billion in FY2024) have surpassed defense spending ($886 billion), crossing the so-called “Ferguson Limit,” where great powers face heightened risks of decline. This fiscal strain is further compounded by the “Triffin Dilemma,” which requires persistent trade deficits to sustain global dollar liquidity while simultaneously eroding confidence in the currency and deepening debt accumulation. Against this backdrop, the study examines how these dynamics reshape the US defense political economy by constraining budgetary flexibility, hindering modernization, and influencing strategic priorities. Empirical analysis reveals a negative correlation between rising debt servicing obligations and defense budget growth, alongside evidence of central banks increasing gold reserves as a sign of de-dollarization. The study concludes that weakening US economic hegemony carries significant implications for national security and global stability, underscoring the need for strategic recalibration in defense and fiscal policy.