Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Republic: Journal of Constitutional Law
Abdullah Syarofi
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Saputri, Endah; Abdullah Syarofi
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1705

Abstract

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Penelitian ini berjudul Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapata Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim dan juga bagaimana pendapat KHI tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan membaca dan memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menganalisa semua data secara deskriptif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya.Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hak warisnya juga dari ibu yang melahirkan tersebut. Kata Kunci : Nasab; Waris; Fatwa
HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik) Athiyyatul Mufidah; Abdullah Syarofi
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.868

Abstract

Democracy is a form of government in which all citizens have equal rights to make decisions that can change their lives. Democracy allows citizens to participate either directly or through representatives in the formulation, development and creation of laws. The process of establishing democracy is a process of institutionalizing uncertainty, placing all interests in uncertainty. Political parties are autonomous groups of citizens, have the function of making nominations and participating in elections, have the desire to guide control over government power and continue to seize public positions within the organization. government. The main function of political parties is to seek and defend power to realize programs prepared based on ideology certain. The most substantial understanding of democracy is general elections. General elections are an opportunity for citizens to vote officials in government and decide what they want to be carried out by the government. When elections are used as a manifestation of the principle of popular sovereignty, from then on the people are given the freedom to determine candidates for people's representatives who are members of political parties. The will of the people is the basis of government power. This will will be born in periodic and honest elections carried out in general and equal elections. Thus, freedom, honesty, confidentiality and equality are essential things in holding elections.
Co-Authors Athiyyatul Mufidah Saputri, Endah