<![CDATA[Perubahan konsep Dominus Litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membawa implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyidik memiliki kewenangan independen dalam proses penyidikan, termasuk dalam menentukan arah penyidikan, mengumpulkan alat bukti, dan menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 KUHAP. Sementara itu, RKUHAP memperkuat peran jaksa sebagai pengendali proses penyidikan, sehingga terjadi pergeseran kewenangan yang berpotensi mengubah dinamika koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji perubahan regulasi serta implikasi penerapan konsep Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pergeseran kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terdapat potensi ketimpangan dalam relasi kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Untuk memperdalam kajian ini, dilakukan diskusi publik dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman kritis terhadap reformasi hukum acara pidana. Kesimpulannya, perubahan ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang jelas agar tetap menjamin prinsip keadilan. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan regulasi yang memastikan keseimbangan kewenangan serta peningkatan kapasitas akademik mahasiswa dalam memahami dinamika peradilan pidana di Indonesia.]]>
