Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

A SYSTEMATIC REVIEW OF TAX POLICY DURING CRISES: CURE OR CURSE? Syaifudin, Achmad Ali; Prastyono, Anggi; Rahman, Rheza Auliya
Natapraja Vol. 12 No. 2 (2024): Policy Discourse
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/natapraja.v12i2.84257

Abstract

This study examines prior research findings on the role of tax policy in economic stability, particularly in the contexts of crisis. Economic crises often spark debates about the effectiveness of tax policies—whether they serve as tools for recovery or exacerbate crisis conditions. Focusing on evaluating the impact of both expansionary and contractionary tax policies on economic stability during crises, this study employs a Systematic Literature Review (SLR) with the PRISMA approach to ensure replicability and transparency. Literature searches were conducted via the Scopus database, with inclusion criteria covering 20 studies published between 2019 and 2024. The selection process involved identifying, screening, and assessing relevant studies, emphasizing tax policies during economic crises. The findings reveal that tax policies have dual effects. On one hand, tax cuts and fiscal incentives can stimulate recovery by boosting consumption and investment. Conversely, ill-timed or poorly targeted tax hikes may deepen recessions by reducing liquidity and suppressing growth. The discussion highlights the need for responsive policy design tailored to economic conditions and coordinated with monetary measures. In line with public policy theory, particularly contingency theory, this study emphasizes that the effectiveness of tax policy is highly context-dependent and there is no one-size-fits-all solution.
STIMULUS FISKAL UNTUK KENDARAAN HYBRID 2025: PRIORITAS KEBIJAKAN ATAU MASIH PERLU EVALUASI? Nisrina, Faiza Batrisyia; Rahman, Rheza Auliya
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol 30, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Gunadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35760/eb.2025.v30i2.14063

Abstract

Dengan kemajuan teknologi otomotif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, kendaraan hybrid semakin mendapat perhatian dalam industri otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari penerapan insentif PPnBM DTP 3% (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) untuk kendaraan hybrid pada tahun 2025 dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, menggunakan analisis Input-Output (IO) berdasarkan tabel IO tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan total output ekonomi sebesar Rp1,24 triliun, disertai dengan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp320,52 miliar serta potensi penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 9.028 tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menambah penerimaan PPN sebesar Rp73,32 miliar. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena sektor yang paling terkait—yaitu perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor—memiliki keterkaitan yang relatif lemah dengan industri hulu dan hilir. Selain itu, sektor-sektor ini hanya menempati peringkat keempat dalam indeks kepekaan dan penyebaran. Oleh karena itu, untuk mencapai dampak ekonomi yang lebih optimal, insentif fiskal sebaiknya diprioritaskan pada sektor-sektor dengan nilai multiplier yang lebih tinggi.
STIMULUS FISKAL UNTUK KENDARAAN HYBRID 2025: PRIORITAS KEBIJAKAN ATAU MASIH PERLU EVALUASI? Nisrina, Faiza Batrisyia; Rahman, Rheza Auliya
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol. 30 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Gunadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan kemajuan teknologi otomotif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, kendaraan hybrid semakin mendapat perhatian dalam industri otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari penerapan insentif PPnBM DTP 3% (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) untuk kendaraan hybrid pada tahun 2025 dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, menggunakan analisis Input-Output (IO) berdasarkan tabel IO tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan total output ekonomi sebesar Rp1,24 triliun, disertai dengan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp320,52 miliar serta potensi penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 9.028 tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menambah penerimaan PPN sebesar Rp73,32 miliar. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena sektor yang paling terkait—yaitu perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor—memiliki keterkaitan yang relatif lemah dengan industri hulu dan hilir. Selain itu, sektor-sektor ini hanya menempati peringkat keempat dalam indeks kepekaan dan penyebaran. Oleh karena itu, untuk mencapai dampak ekonomi yang lebih optimal, insentif fiskal sebaiknya diprioritaskan pada sektor-sektor dengan nilai multiplier yang lebih tinggi.
Does Indonesia’s SDGs bonds allocation maximize economic returns through high multiplier sectors? Rahman, Rheza Auliya; Akhmadi, Muhammad Heru
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol. 26 No. 2: October 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jesp.v26i2.28670

Abstract

The financing gap in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 has led the Government of Indonesia to issue thematic government securities, known as SDGs Bonds, as an innovative financing alternative. The economic effectiveness of this instrument, nevertheless, remains a critical issue. The objective of this study is to evaluate the economic impact of SDGs Bonds allocations during the 2021–2023 period. To this end, an Input-Output (IO) approach with the RAS adjustment method was employed. The analysis demonstrated that SDG Bonds have been systematically allocated to social sectors, namely education, health, and social protection, selected for their high absorption capacity and robust development narratives. Despite this focus, IO analysis revealed that the economic impact extends to 52 sectors, as marked by significant increases in gross value added (GVA) and aggregate income each year. However, it has been estimated that approximately 2 to 3% of the impact flows into sectors not aligned with sustainability principles, and there is unrealized GVA potential ranging from 2.3% to 5.41% due to suboptimal allocation to high-multiplier sectors. Policy simulations suggest that increased allocations to social sectors, when not balanced with sectoral efficiency considerations, can lead to greater unrealized economic potential. Consequently, a sectoral IO-based approach should be considered as a complementary tool in the project selection process. This integration has the capacity to facilitate financing decisions that are not only socially driven but also economically impactful and sustainable in the long term.