Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Undang-Undang Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti Bagi Pekerja Kreatif di Industri Perfilman Indonesia Maharani, Fauziah; Rizky, Dinda; Polmanuel Simbolon, Amos Arthacerses
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.1968

Abstract

Di Indonesia, sengketa royalti akibat pelanggaran hak cipta diatur melalui hukum perdata, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menggugat pelaku pelanggaran hukum. Kerugian yang timbul kepada pemilik hak cipta yang mengakibatkan hilangnya pendapatan mereka atas royalti, terutama karena tindakan ilegal seperti pembajakan film. Untuk melindungi kepentingan mereka, pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi dan menghentikan distribusi barang bajakan. Selain itu, undang-undang membentuk lembaga manajemen kolektif guna mengelola dan melindungi royalti secara lebih efektif. Namun, maraknya pembajakan daring mengindikasikan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, pemblokiran situs web ilegal, serta kolaborasi antar sektor untuk melindungi para pekerja kreatif. Pelanggaran hak cipta di industri perfilman, seperti pembajakan melalui situs web, menyebabkan hilangnya royalti bagi pemegang hak ekonomi. Dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran hukum, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Hak cipta memberikan kepada pencipta hak moral dan finansial, termasuk kendali atas karya mereka serta hak untuk memperoleh kompensasi atas hasil karya tersebut. Pemerintah membentuk organisasi manajemen kolektif untuk mengelola dan mengawasi pembayaran royalti. Namun, perlindungan ini dinilai belum efektif karena praktik pembajakan masih terus berlangsung. Keberlanjutan industri kreatif sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas, upaya pencegahan yang efektif, serta dukungan masyarakat untuk beralih ke platform yang legal.
Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Sosialisasi dan Edukasi Sertipikat Tanah Elektronik kepada Masyarakat Kota Bandung Rizky, Dinda; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 5 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i5.2698

Abstract

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur penerbitan sertipikat tanah elektronik masih kurang dipahami oleh Masyarakat yang mendorong inisiatif pengabdian masyarakat ini. Kementerian ATR/BPN merencanakan untuk melakukan transformasi digital pertanahan yang lebih cepat, aman, dan efektif melalui penggunaan sertifikat tanah elektronik. Namun, keterbatasan informasi, tingkat literasi digital yang rendah, dan keraguan tentang kredibilitas dokumen elektronik adalah beberapa kendala yang masih tersisa dalam pelaksanaannya.Untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat pendekatan langsung berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tatap muka diperlukan. Penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi teknis alih media sertipikat adalah cara kegiatan dilakukan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi kecemasan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sistem sertipikat elektronik. kegiatan ini bertujuan buat meningkatkan pemahaman warga  mengenai regulasi dan  manfaat sertipikat elektronik, menyampaikan penjelasan teknis terkait alih media sertipikat fisik ke elektronik, serta membentuk kepercayaan  publik terhadap sistem pertanahan digital. buat mencapai tujuan tadi, kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yakni sosialisasi tatap muka,dan  simulasi teknis penggunaan layanan sertipikat elektronik. hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan  kesadaran masyarakat. Peserta menjadi lebih memahami alur proses digitalisasi sertipikat tanah dan  mulai percaya pada keamanan dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh BPN Secara keseluruhan, kegiatan dedikasi warga  ini berhasil membangun akibat positif pada mendukung implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik.