Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Pengabdian West Science Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari
Pertiwi, Endah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial Pertiwi, Endah; Delvina Nuraldini, Dzikra; Tri Buana, Gilang; Arthacerses, Amos
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i3.65

Abstract

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social
Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia Pertiwi, Endah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i2.115

Abstract

Secara teknis Reklamasi memiliki sifat yang memperbaharui kawasan perairan dan laut. Aktifitas ini secara ekologis dapat mengancam sifat naturalis biota di dalamnya yang mengganggu sifat fisik, aktivitas dan interaksi organisme lingkungan fisik kawasan laut. Hadirnya kawasan baru berupa daratan dari hasil reklamasi tersebut yang dapat menimbulkan konflik antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan publik. Bentuk konflik tersebut diantaranya terkait status hukum tanah hasil reklamasi pantai di indonesia. Secra administratif tanah hasil reklamasi dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya distrubusikan kempublik baik mitu masyarakat, korporasi atau badan pemerintah untuk selanjutnya diberikan hak guna bangunan dan hak milik. Dalam kebijakan reklamasi masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dan rentan diabaikannya hak-haknya, diantaranya adalah kurangnya partisipasi publik yang melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, tidak sepadannya biaya ganti yang diberikan untuk dilakukannya relokasi pemukiman. dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat karena rusaknya biota laut dari kegiatan reklamasi. Dari latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana status hak tanah masyarakat pesisir dalam kaitannya dengan kebijakan restorasi pesisir dan laut? Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik hak terhadap hak guna lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai? Dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena bertujuan untuk untuk mendeskriptifkan fenomena reklamasi yang bersinggungan dengan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif sehingga dapat dihadirkan sebuah solusi dari permasalah ini yang bermanfaat bagi praktisi dan akademisi. Adapun bahan hukum penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif analisis, dengan penalaran silogisme deduktif.
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong Humaerah R., Anaza Zahra; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 1 No. 12 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v1i12.114

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 melalui pemberian bantuan pembangunan Masjid Jami Nurul Amal di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pelaksanaan dilakukan pada Agustus 2023 dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan unit CSR/TJSL perusahaan, Manager Kebun Bunisarilendra, sekretariat perusahaan, serta panitia pembangunan masjid dari masyarakat setempat. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya partisipasi aktif warga, semangat gotong royong, dan peningkatan akses terhadap sarana ibadah. Kegiatan ini membuktikan bahwa CSR dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat secara berkelanjutan.
Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Sosialisasi dan Edukasi Sertipikat Tanah Elektronik kepada Masyarakat Kota Bandung Rizky, Dinda; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 5 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i5.2698

Abstract

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur penerbitan sertipikat tanah elektronik masih kurang dipahami oleh Masyarakat yang mendorong inisiatif pengabdian masyarakat ini. Kementerian ATR/BPN merencanakan untuk melakukan transformasi digital pertanahan yang lebih cepat, aman, dan efektif melalui penggunaan sertifikat tanah elektronik. Namun, keterbatasan informasi, tingkat literasi digital yang rendah, dan keraguan tentang kredibilitas dokumen elektronik adalah beberapa kendala yang masih tersisa dalam pelaksanaannya.Untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat pendekatan langsung berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tatap muka diperlukan. Penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi teknis alih media sertipikat adalah cara kegiatan dilakukan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi kecemasan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sistem sertipikat elektronik. kegiatan ini bertujuan buat meningkatkan pemahaman warga  mengenai regulasi dan  manfaat sertipikat elektronik, menyampaikan penjelasan teknis terkait alih media sertipikat fisik ke elektronik, serta membentuk kepercayaan  publik terhadap sistem pertanahan digital. buat mencapai tujuan tadi, kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yakni sosialisasi tatap muka,dan  simulasi teknis penggunaan layanan sertipikat elektronik. hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan  kesadaran masyarakat. Peserta menjadi lebih memahami alur proses digitalisasi sertipikat tanah dan  mulai percaya pada keamanan dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh BPN Secara keseluruhan, kegiatan dedikasi warga  ini berhasil membangun akibat positif pada mendukung implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik.
Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Instrumen Penguatan Kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula: Kajian Empiris di Kabupaten Cianjur” Jaman, Ujang Badru; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v5i01.3167

Abstract

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan usaha mikro. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat legalitas usaha penerima program, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris peran pendampingan pembuatan NIB sebagai instrumen penguatan kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 16 penerima Program TKMP serta pendamping program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB berperan penting dalam meningkatkan pemahaman penerima program mengenai legalitas usaha, mengatasi kendala literasi digital dan administratif dalam penggunaan sistem OSS, serta mendorong perubahan orientasi usaha dari informal menuju usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri, kesadaran administratif, dan kesiapan penerima TKMP dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan komponen strategis dalam Program TKMP dan perlu diintegrasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja berbasis kewirausahaan.
Legal Protection of Workers in Indonesia's Gig Economy for Digital Ecosystems: Challenges and Solutions in the Digital Labor Law Framework Badru Jaman, Ujang; Pertiwi, Endah; Zibele Nodangala, Norless; Manga Mokofe, William; Abdul Malik, Muhamad Rizki
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v3i2.22

Abstract

Fast and immense growth of Indonesia's gig economy using digital platforms raises many questions regarding challenges to Indonesia's prevailing legal frameworks about labor law. Gig workers are easily vulnerable on account of their unclear employment status, social security, gaps in the regulations of digital ecology, and access to dispute resolution mechanisms. The current study will explore the legal protection for gig workers in Indonesia from a juridical point of view, pinpoint lacking policies and their socio-economic impacts, and advance practicable solutions: the reclassification of employment, obligatory contributions to social security by platforms, heightened regulatory oversight, and bespoke dispute resolution systems, drawing from a review of global best practices and theoretical frameworks. The findings highlight through legislation how urgent these much-needed reforms are in treating gig workers equitably and furthering sustainable growth in Indonesia's digital economy, given that gig work is constantly changing.
Co-Authors Arthacerses, Amos Badru Jaman, Ujang Delvina Nuraldini, Dzikra Humaerah R., Anaza Zahra Jaman, Ujang Badru Manga Mokofe, William Muhamad Rizki Abdul Malik Rizky, Dinda Tri Buana, Gilang Zibele Nodangala, Norless