Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Nor, Asdar
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konstruksi Hukum Pasal 188 KUHP tentang Larangan Komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila Nor, Asdar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2317

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum Pasal 188 KUHP yang mengatur larangan penyebaran ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila. Permasalahan berangkat dari ketidakjelasan norma dan potensi penyalahgunaan pasal ini sebagai instrumen represi politik yang mengancam kebebasan berpikir dan berekspresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis unsur-unsur normatif dalam pasal tersebut serta implikasi konstitusionalnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 188 KUHP hanya dapat diberlakukan apabila terbukti terdapat niat mengganti ideologi negara melalui penyebaran sistematis di ruang publik. Tanpa pembuktian intensi dan konteks yang memadai, pasal ini berisiko menjadi pasal karet yang mengebiri kebebasan akademik dan kritik terhadap negara. Oleh karena itu, implementasinya harus dibatasi secara ketat oleh prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka.
The Existence of Papua Island within the Unitary State of the Republic of Indonesia Nor, Asdar
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/civitas.v11i2.7406

Abstract

The emergence of radical movements such as the Free Papua Organization (OPM) poses a threat to the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The idea of Papua separating from the NKRI, similar to East Timor, is often encountered in academic forums. The underlying cause of this notion is the perception that Papua is merely a resource extraction site for the central government, without adequate consideration for the specific circumstances of the Papuan people as a whole. The granting of special regional autonomy to Papua is seen merely as a way to placate dissent and retain Papua within the motherland. This study comprehensively analyzes the complex issue of why Papua must remain part of the NKRI and how the central government should manage Papua. The research method applied in this study is normative-qualitative legal research. The results of this study indicate that if the central government manages Papua wisely, the calls for Papuan independence will be easily quelled.
Co-Authors