Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Petitum Law Journal
Nuban, Detji K. E. R.
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN ANAK TERLANTAR DI KOTA KUPANG Fafo, Yuvani; Tuan, Yohanes; Nuban, Detji K. E. R.
Petitum Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Petitum Law Journal Volume 1, Nomor 2, Mei 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i2.14343

Abstract

Abandoned children are children whose needs are not met in a reasonable manner, whether physical, mental, spiritual or social in accordance with what is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 1 number 6 The aim of this research is to understand the implementation, functions and obstacles of the Social Worker Service Unit in handling the problem of abandoned children in Kupang City. The research method used is empirical research, namely through interviews, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The research results show: (1) The duties of social workers can be carried out well by professional officers in accordance with Law Number 14 of 2019 concerning Social Workers. (2) Internal barriers, namely parental education and parents not understanding about children. Meanwhile, external obstacles include the scope of children's problems, coordination between SKPD, combining children's cases with other cases, lack of social worker service personnel and facilities for outreach to children. The researchers' conclusions are: (1) The implementation of duties and functions by the social worker service unit as liaison, educator, facilitator, mediator, counselor, through mentoring, counseling and family support has been carried out well by the social worker service unit. (2) The obstacles faced in carrying out the duties and functions of the social work service unit are internal obstacles and external obstacles. It is hoped that the government, especially social services, can carry out monthly monitoring of parents so that the funds distributed are used properly for children's needs and provide outreach to parents.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Florian Atalo, Rainhard; Helan, Yohanes G. Tuba; Nuban, Detji K. E. R.
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.595

Abstract

Masalah dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengeketa dan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara kedua wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengekata batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, sudah cukup baik dengan terlaksanan rapat fasilitasi, mediasi dan penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian, ketidaksehatian dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih belum terselesaikan. Saran dalam penulisan ini adalah pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan hukum progresif untuk penyelesaian seperti pencarian kebijakan yang menguntungkan masyrakat, perubahan kominkasi dari top up ke botoom up, pelibatan unsur budaya dan agama serta pelibatan unsur akademis. Sehingga sengketa ini dapat terselesaikan.
Co-Authors Fafo, Yuvani Florian Atalo, Rainhard Helan, Yohanes G. Tuba Yohanes Tuan