This study discusses state violence in handling demonstrations in Indonesia that are contrary to human rights principles. Although freedom of speech and assembly is guaranteed by the constitution, practices in the field show excessive use of force by officers, such as beatings, shootings, arbitrary arrests, and intimidation. Through a qualitative descriptive approach, this study finds that repressive actions by officers reflect structural problems and a work culture that does not yet support a humanist approach. These findings emphasize the importance of police institutional reform, the presence of independent accountability mechanisms, and serious efforts by the state to protect civil liberties and prevent the decline of democracy. Abstrak Penelitian ini membahas kekerasan negara dalam penanganan demonstrasi di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Meskipun kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin konstitusi, praktik di lapangan menunjukkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, seperti pemukulan, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, dan intimidasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa tindakan represif aparat mencerminkan masalah struktural dan budaya kerja yang belum berpihak pada pendekatan humanis. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi institusi kepolisian, kehadiran mekanisme akuntabilitas yang independen, serta upaya serius dari negara untuk melindungi kebebasan sipil dan mencegah kemunduran demokrasi.