<![CDATA[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Efektivitas APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan alokasi dan realisasi belanja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada struktur belanja daerah, tingkat realisasi anggaran, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan evaluatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan keuangan. Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target anggaran, mengkaji komposisi belanja daerah—khususnya antara belanja operasional dan belanja modal serta menilai implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan output pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menghadapi persoalan struktural yang signifikan. Belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal relatif terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran pada periode berjalan serta adanya beban fiskal berupa tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), melainkan masih cenderung bersifat administratif dan rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas APBD memerlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penataan kembali prioritas belanja daerah, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.]]>
